Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Di IGR-4, Ketegangan yang Berujung Deklarasi Bali

Sekitar 400 delegasi yang berasal dari sekitar 89 negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN Environment) baru saja selesai membahas perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan atau Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities (IGR-4) di Nusa Dua, Bali.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar ditunjuk memimpin sidang IGR-4 yang berlangsung sangat dinamis selama dua hari, yakni 31 Oktober-1 November 2018./Istimewa
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar ditunjuk memimpin sidang IGR-4 yang berlangsung sangat dinamis selama dua hari, yakni 31 Oktober-1 November 2018./Istimewa

Bisnis.com, NUSA DUA – Sekitar 400 delegasi yang berasal dari sekitar 89 negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN Environment) baru saja selesai membahas perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan atau Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities (IGR-4) di Nusa Dua, Bali.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar ditunjuk memimpin sidang IGR-4 yang berlangsung sangat dinamis selama dua hari. Hampir seluruh delegasi negara yang hadir, antusias membawa pesan dan kepentingan negaranya dalam mengatasi polusi lingkungan laut, terutama dari aktivitas yang berasal dari daratan.

Kepemimpinan Menteri Siti dalam agenda penting ini semakin diuji, dengan tarik ulurnya kepentingan di antara setiap negara yang tergabung dalam UN Environment, di antaranya Africa Group, Asian and Pasific, Eastern Europe Group, Latin America and Caribbean Group, dan Western Europe and Others Group.

“Alhamdulillah, setelah saat-saat yang sangat tegang, akhirnya Deklarasi Bali dapat disepakati semua negara. Dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian global,” kata Siti dalam keterangan resmi pada media, Jumat (2/11/2018).

Seluruh negara peserta IGR-4 pada akhirnya menyepakati untuk memperkuat program aksi global untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis lahan (Global Programme of Action/GPA).

Setelah mereview pelaksanaan program aksi di tingkat global, regional, dan nasional selama periode 2012-2017, negara peserta IGR-4 menyatakan dukungan dan komitmen untuk mendukung GPA periode 2018-2022, serta program kerja bagi kantor koordinator GPA UN Environment (PBB).

“Kita berhasil tunjukkan kepemimpinan Indonesia mampu menghasilkan kesepakatan baik ini,” kata Siti.

Siti mengungkapkan, perwakilan negara-negara juga mengakui keterlibatan aktif Indonesia dalam penanganan pencemaran laut, dan pengelolaan lahan gambut yang sangat penting artinya bagi lingkungan global.

Ada hal menarik usai IGR-4 resmi ditutup. Siti langsung turun ke kursi para negara peserta dan menemui satu per satu anggota delegasi. Dengan senyum ramah ia menyapa, menyalami, berfoto bersama, bahkan menyempatkan waktu berdiskusi kecil.

Para delegasi negara-negara tampak senang dengan gaya santai dan akrab Siti. Ucapan terima kasih dan ungkapan rasa bangga atas kepemimpinannya selama sidang hingga melahirkan Deklarasi Bali, berkali-kali terdengar. Suasana tegang yang memang sempat terasa selama sidang, seketika mencair.

“Terima kasih atas dedikasi Menteri Siti Nurbaya selama memimpin sidang di IGR-4, hingga Deklarasi Bali disepakati,” kata koordinator GPA UN Environment, Habib El-Habr.

Regional Director UN Environment Asia Pacific, Dechen Tsering, juga turut mengucapkan terima kasih pada kepemimpinan Indonesia dalam agenda ini. Menunjukkan betapa pentingnya peran Indonesia, dalam menjaga pengelolaan lingkungan hidup global, terutama terkait dengan pengelolaan gambut, dan tata kelola kelautan dari polusi.

“Indonesia sangat terlibat aktif di dalam penanganan pencemaran laut, dan pengelolaan lahan gambut. Peran dan komitmen Indonesia ini sangat penting artinya bagi lingkungan global,” kata Dechen.

Sebelumnya saat pembukaan IGR-4, Siti telah menegaskan komitmen Indonesia untuk isu lingkungan pesisir dan laut. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan dan menerapkan sejumlah kebijakan, strategi, dan program kerja nasional.

Terkait dengan pengurangan dampak dari kegiatan berbasis lahan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 yang membahas rencana aksi strategis untuk memerangi sampah laut dari 2018 hingga 2025.

Siti juga mengungkapkan, Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan Perpres pada tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah. Ini melalui berbagai pendekatan, dan semua kegiatannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait.

Indonesia juga mendorong komitmen dari 156 perusahaan untuk mengurangi sampah plastik dan melakukan pembersihan pantai di 19 lokasi, serta rehabilitasi terumbu karang di 23 lokasi.

KLHK juga menyelesaikan evaluasi pada 18 kota pesisir dan hasilnya menunjukkan bahwa total limbah plastik yang ditemukan di perairan ternyata lebih sedikit dari yang dikira.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Herdiyan
Editor : Herdiyan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper