Begini Cara Kemendikbud Menggulirkan Pembangunan Sekolah Swakelola

Pembangunan sekolah baru dan renovasi sekolah menjadi dua hal penting yang perlu dilakukan di tanah air. Terlebih dengan pemberlakuan sistem zonasi, dua hal itu seakan dua sisi dari keping mata uang yang tak bisa dipercantik di satu sisi dan dibiarkan kusam di sisi lain.
Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh | 30 Oktober 2018 10:53 WIB
Ilustrasi: Siswa melintas di samping pembangunan gedung sekolah yang roboh akibat gempa di Sembalun, Lombok Timur, NTB, Rabu (24/10/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan sekolah baru dan renovasi sekolah menjadi dua hal penting yang perlu dilakukan di tanah air. Terlebih dengan pemberlakuan sistem zonasi, dua hal itu seakan dua sisi dari keping mata uang yang tak bisa dipercantik di satu sisi dan dibiarkan kusam di sisi lain.

Ketersediaan saran dan prasarana pendidikan demi mempercepat pemerataan mutu pendidikan Sekolah Dasar termasuk salah satunya. 

Terkait hal itu, pembangunan secara swakelola menjadi pilihan dengan berbagai tujuan. Selain pembiayaan menjadi lebih efisien, masyarakat sekitar pun bisa dilibarkan. Akhirnya, diharapkan tumbuh rasa memiliki dari masyarakat yang ikut dilibatkan dalam pembangunan atau renovasi gedung sekolah. 

Tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran pembangunan unit sekolah baru serta melakukan renovasi terhadap gedung-gedung sekolah dasar.

Melalui Direktorat Pembinaan SD bantuan sarana prasarana diluncurkanlah program pembangunan unit sekolah baru dan renovasi Sekolah Dasar Tahun 2018.

Khusus untuk SD, tahun ini Kemendikbud menggelontorkan anggaran sebesar Rp100,13 miliar.

Alokasi tersebut terdiri atas anggaran untuk membangun 15 unit sekolah baru (USB) dan anggaran untuk merenovasi 53 SD rujukan dan SD lainnya yang sangat prioritas di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasar informasi resmi yang diterima Bisnis, Minggu (28/10/2018), alokasi tersebut terdiri atas anggaran pembangunan 15 USB senilai Rp32,94 miliar. Anggaran lainnya adalah untuk renovasi 53 SD rujukan dan SD lainnya yang sangat prioritas di berbagai wilayah Indonesia sebesar Rp67,19 miliar.

“Dengan kebijakan zonasi yang ditetapkan Pak Menteri [Mendikbud Muhadjir Effendy], kami harap melalui sekolah-sekolah terpilih di zonanya itu, secara bertahap akan kami benahi melalui renovasi. Mudah-mudahan nanti sekolah ini dalam rangka meningkatkan mutunya bisa mengimbaskan kepada SD yang lain,” ujar Direktur PSD, Kemendikbud.

Tak hanya mengucurkan dana, pemerintah juga ingin gedung yang dibangun atau direnovasi memiliki kualitas yang baik. Gedung sekolah juga harus aman dan nyaman saat digunakan untuk proses belajar mengajar.

Untuk mencapai harapan itu, Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar sudah mengadakan Lokakarya Supervisi dan Evaluasi Proses Pembangunan USB dan Renovasi Sekolah Dasar 2018. Lokakarya berlangsung di Tangerang, pada 25 hingga 27 Oktober 2018.

Lokakarya juga mengarahkan agar penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan sehingga akuntabilitas pelaporan keuangannya dapat tercapai.

“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan yang tahap satu, minimal 50% proses pembangunan dan renovasi sudah berjalan. Alhamdulillah sudah ada yang 53%,51% bahkan ada yang 80% dari sekolah-sekolah yang hadir,” tutur Khamim.

Program pembangunan USB dan renovasi SD secara swakelola ini, selain melibatkan peran sekolah dan masyarakat sekitar juga melibatkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) program keahlian teknik bangunan yang ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud sebagai tim teknis perencana dan pengawas.

Menurut Baedhowi, narasumber Lokakarya Supervisi dan Evaluasi Proses Renovasi Sekolah Dasar 2018, pembangunan dan renovasi sekolah secara swakelola ini merupakan upaya pemberdayaan masyarakat yang sangat bagus.

“Guru merasa ilmunya bermanfaat, di situ bisa mengerahkan murid-murid ikut berpartisipasi, melatih keterampilan murid,” ujar Baedhowi.

Proses pembangunan dan renovasi sekolah  juga melibatkan warga sekitar sekolah sehingga masyarakat di sekitarnya pun merasa memiliki sekolah tersebut. Hal ini juga mendorong tanggung jawab dalam peningkatan kualitas bangunan yang baik.

Dari segi keuangan, ungkap Baedhowi, program renovasi dan pembangunan SD secara swakelola ini juga dinilai lebih efisien.

“Dana yang diterima sekolah bisa mencapai 90% setelah pajak dibandingkan jika renovasi sekolah dilakukan oleh pihak ketiga atau pemborong,” lanjutnya.

Pada tahap pertama, sekolah penerima bantuan masing-masing telah menerima 70% dana program pembangunan USB dan renovasi SD pada Juli 2018.

Tahap selanjutnya, berdasarkan proses pembangunan yang berjalan, 39 sekolah telah menerima 100% dana pembangunan dan renovasi pada Oktober 2018.

Sisanya, pemerintah tetap akan memperhatikan perkembangan sekolah hingga bantuan pada tahap pertama mencapai 50%.

Tag : sekolah
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top