Bisnis.com, JAKARTA - Korea Utara dan Korea Selatan bersama Komando Perserikatan Bangsa-bangsa sepakat untuk menarik senjata api dan pos penjaga di desa zona demiliterisasi Panmunjom dalam pekan ini.
Kementerian Pertahanan Seoul mengatakan langkah terbaru ini akan membuat hubungan kedua negara cepat membaik.
Ketiga pihak mengadakan pembicaraan putaran kedua di Panmunjom dilakukan untuk membahas cara-cara mendemilitarisasi perbatasan sesuai dengan pakta antarKorea yang dicapai pada konferensi tingkat tinggi (KTT) bulan lalu di Pyongyang.
Komando Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang dipimpin Amerika Serikat yang telah mengawasi urusan di lokasi demiliterisasi sejak berakhirnya permusuhan dalam Perang Korea 1950-1953, tidak segera memberikan komentar.
Akan tetapi dia mengatakan mendukung upaya kedua Korea untuk mengimplementasikan kesepakatan militer mereka.
Pengumuman ini muncul di tengah kekhawatiran AS bahwa inisiatif militer antar-Korea dapat merusak kesiapan pertahanan dan datang tanpa kemajuan substansial pada denuklirisasi yang dijanjikan Korea Utara.
Baca Juga
Keduanya akan menarik 11 pos penjagaan dalam radius 1 km dari Garis Demarkasi Militer di perbatasan mereka pada akhir tahun ini.
Mereka juga berencana untuk menarik semua senjata api dari Area Keamanan Bersama di Panmunjom dan memotong hingga 35 personel masing-masing negara yang ditempatkan di sana serta akan berbagi informasi tentang peralatan pengawasan.
Pada pertemuan hari ini, ketiga pihak sepakat untuk menghapus senjata api dan pos penjaga dari Garis Demarkasi Militer pada Kamis mendatang dan melakukan inspeksi gabungan selama dua hari berikutnya.
Menurut laporan Reuters, kedua Korea telah menghapus ranjau di sekitar wilayah itu sebagai bagian dari perjanjian dan mereka menegaskan penyelesaian operasi ranjau pada pembicaraan dengan PBB.
"Kami membahas jadwal penarikan senjata api dan pos jaga, serta cara menyesuaikan jumlah personel penjaga dan melakukan inspeksi bersama," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Reuters, Senin (22/10/2018).
Kesepakatan itu juga termasuk penghentian "semua tindakan bermusuhan" dan zona larangan terbang di sekitar perbatasan. Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berperang karena konflik 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Akan tetapi hubungan telah membaik dalam satu tahun terakhir.
Setelah KTT ketiganya di Pyongyang, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan Korea Utara siap mengundang para ahli internasional untuk mengawasi pembongkaran sebuah situs rudal kunci dan akan menutup kompleks nuklir utama Yongbyon jika Washington mengambil tindakan timbal balik.
Moon Jee-in mengatakan tindakan itu bisa termasuk mengakhiri akhir perang di masa lalu, membuka kantor penghubung AS di Korea Utara, menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan pertukaran pakar ekonomi. Namun Washington menuntut Korea Utara mengambil langkah-langkah yang tidak dapat diubah untuk merusak persenjataannya, seperti pengungkapan penuh fasilitas dan material nuklir yang dimiliki.
