Sri Mulyani & Luhut Pose Satu Jari, Bawaslu Diminta Tak Reaktif

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak perlu terlalu reaktif dalam melihat dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani dan Menko Kelautan Luhut Binsar Panjaitan.
John Andhi Oktaveri | 18 Oktober 2018 18:32 WIB
Ketua Panitia Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengangkat tangannya, disaksikan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (kiri), dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum memberikan pernyataan penutupan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018, di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10). JIBI/Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak perlu terlalu reaktif dalam melihat dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani dan Menko Kelautan Luhut Binsar Panjaitan.

Pernyataan itu disampaikan o Karding setelah Sri Mulyani dan Luhut berfoto dengan pose satu jari bersama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim di Bali.

Karding juga menilai bahwa dugaan pelanggaran harus dilihat apakah ada niat buruk atau tidak. 

“Karenanya, Bawaslu tidak perlu terlalu reaktif menyikapi sikap Luhut dan Sri Mulyani,” ujarnya, Kamis (18/10/2018). 

Dia menyarankan kedua pejabat itu cukup ditegur, kecuali jika kedua menteri tersebut mengulanginya lagi di kemudian hari, ujarnya.

Karding menilai  Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang melakukan sosialisasi secara intensif terkait larangan-larangan bagi pejabat negara selama tahapan Pemilu 2019 berlangsung.

"Mungkin teman-teman KPU perlu sosialisasi yang lebih intensif terutama pada pejabat," ujar Karding.

Dia lantas mengatakan peraturan terkait Pemilu 2019 tergolong rumit. Dia  sendiri mengaku belum memahami seluruh aturan yang ada karena memang terlalu banyak.

Karding memberi contoh ketika alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho dan sejenisnya diatur secara detail. Mulai ukuran spanduk, konten yang dicantumkan, hingga lokasi yang diperbolehkan untuk dipasang haus diatur secara rinci. 

"Saya sudah lima kali menjadi caleg agak kesulitan memahami seluruh detil aturan kampanye itu," kata Karding.

Dia menilai KPU perlu melakukan sosialisasi yang intensif lantaran ada begitu banyak peraturan di masa kampanye. 

"Terutama pejabat sibuk dan enggak memperhatikan itu kan, ya mereka punya kegiatan sehari-seharinya," katanya. 

Sebelumnya, Luhut dan Sri Mulyani berpose jari telunjuk bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde saat upacara penutupan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia.

Luhut menjelaskan kepada wartawan, pose tersebut tak terkait dengan urusan politik. Luhut mengatakan pose tersebut bermakna kedua lembaga internasional mengapresiasi penyelenggaraan pertemuan IMF-WB yang dihelat di era Presiden Jokowi. Menurut Luhut, pose itu artinya Indonesia nomor satu.

Namun, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno enggan menanggapinya. Mereka akan melaporkan Luhut dan Sri Mulyani ke Bawaslu. Menurut mereka, kedua menteri tersebut bersikap tidak bijaksana dan tidak profesional.

 

 

Tag : sri mulyani, Pilpres 2019
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top