Bisnis.com, JAKARTA – Seruan moral dinilai tak cukup untuk menghentikan perilaku menyebarkan hoaks/hoax alias berita bohong, khususnya lewat media sosial.
Penegakan hukum yang tegas harus dilakukan agar bisa menghentikan hoaks yang dianggap bisa memecah belah bangsa.
Calon Wakil Presiden RI nomor urut 01, KH Maruf Amin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa yang menyatakan hoaks seharusnya tak dilakukan. Namun, kemudian disadari bahwa seruan moral saja tidak cukup. Sebab hoaks sudah merajalela padahal pemilu presiden masih tahun depan.
"Ternyata seruan secara moral itu tidak cukup. Karena itu perlu ada langkah-langkah menjerakan," kata Kiai Maruf dalam keterangan resmi, Sabtu (6/10/2018).
Menurutnya perlu ada tindakan yang lebih mengarahkan hukuman penjara. Pasalnya, kalau tidak jera, bisa menggangu stabilitas dan keamanan menganggu keutuhan bangsa.
Kiai Maruf juga berharap masyarakat lebih cerdas dan mewaspadai isu yang bisa memecah belah bangsa. Karena itu, berbeda pilihan, baik di pemilu legislatif maupun pemilu presiden, jangan sampai memecah persatuan antaranak bangsa.
Baca Juga
"Keutuhan bangsa lebih baik diutamakan. Pilpres dan Pileg itu kan hanya lima tahun. Tapi keutuhan bangsa itu harus kita jaga sepanjang masa," tegasnya.
Keluhan soal berita bohong tidak hanya 'monopoli' Indonesia. Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres XXIV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di The Sunan Hotel, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat, (28/9/2018), bercerita negara lain mengalami problem serupa.
"Tidak hanya di negara kita, di negara-negara lain juga sama. Saya ke Singapura, PM Lee mengeluhkan hal yang sama. Ke Malaysia, mengeluhkan hal yang sama. Ke Timur Tengah, beberapa syeikh dan emir juga mengeluhkan hal yang sama yang sebelumnya tidak pernah terjadi," kata Presiden seperti dikutip dari keterangan tertulis.
Oleh karena itu, di tengah lubernya informasi melalui media sosial, Presiden justru melihat pentingnya PWI dan media untuk memberikan informasi yang benar.
Sementara diberitakan Bisnis sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan mengoptimalkan pasukan patroli siber untuk menindak siapa pun yang menyebarkan berita maupun video palsu atau hoax menjelang Pilpres dan Pileg 2019.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengemukakan pasukan patroli siber Mabes Polri sampai saat ini sudah menangkap banyak tersangka penyebar berita maupun video hoax.