Gejolak Jelang Pemilu & Tarikan Kepentingan Impor

Apa jadinya bila sesama menteri dan elemen pemerintah berbeda pendapat, bahkan berseberangan dalam sebuah kebijakan yang semestinya diambil secara bersama. Padahal, mereka bekerja dalam satu komando, sebagai pembantu presiden.
Hery Trianto | 27 September 2018 17:41 WIB

Apa jadinya bila sesama menteri dan elemen pemerintah berbeda pendapat, bahkan berseberangan dalam sebuah kebijakan yang semestinya diambil secara bersama. Padahal, mereka bekerja dalam satu komando, sebagai pembantu presiden.

Celakanya, inilah yang terjadi di Indonesia, negeri yang tahun depan menggelar pemilihan umum. Urusan menyangkut bahan pangan, beras, makanan pokok sebagian besar penduduk di seantero negeri tak pernah mudah.

Sejatinya, perbedaan itu adalah biasa. Namun, jika perbedaan terlalu dipertontonkan ke publik, rasanya kurang patut. Dalam organisasi—termasuk pemerintahan—sering muncul adagium, kita boleh berbeda dan berantem di dalam, tetapi bila sudah menjadi keputusan bersama, semua harus menyampingkan perbedaan dan mengawal pelaksanaan keputusan yang telah diambil.

Dalam urusan pangan, sepanjang tahun ini kita menyaksikan ketegangan antarmenteri silih berganti. Sebut saja Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan Menteri Perdagangan Enggartias­to Lukita dalam hal kebijakan impor beras.

Pada kesempatan lain, ketegangan kembali terjadi menyangkut kewenangan pemberian rekomendasi impor garam di mana Menteria Perindustrian Airlangga Hartarto berhadapan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Pekan ini, konflik terbuka melebar melibatkan Menteri Enggar dengan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Keduanya praktis ‘bertengkar di ranah publik’ melalui pernyataan yang saling bertentangan dan merasa paling benar.

Padahal, pernah dalam suatu waktu, Menteri Perdagangan merangkap sebagai Kabulog, mengingat kedua institusi tersebut sangat terkait dan harus bersinergi. Jusuf Kalla—kini Wakil Presiden—pernah memegang dua jabatan itu secara bersamaan.

Semua bermula dari keyakinan Buwas—panggilan Budi Waseso— bahwa impor beras tak perlu dilakukan lagi karena stok sudah cukup hingga awal 2019. Ini ditandai dengan penuhnya 1.556 gudang Bulog dan terpaksa Bulog menyewa 130 gudang tambahan.

Hingga 10 September 2018, stok beras Perum Bulog tercatat 2,32 juta ton, yang berasal dari pengadaan dalam negeri 968.000 ton dan impor 1,34 juta ton. Setiap bulan, Bulog menjual beras hingga sekitar 450.000 ton sehingga stok yang ada cukup untuk persediaan hingga 6 bulan ke depan.

Adapun, berdasarkan data Kementerian Pertanian, produk beras September 2018 mencapai 4,4 juta ton sementara perkiraan konsumsi hanya 2,5 juta ton sehingga terjadi surplus 1,9 juta ton. Mentan pernah menyatakan produksi beras nasional 2018 mencapai 465 juta ton dengan konsumsi hanya 33,7 juta ton. Bila data ini benar, impor mestinya tidak perlu terjadi.

Atas ‘serangan’ Buwas, Enggar membalas dengan menyatakan bahwa ketersediaan gudang bukanlan urusan pemerintah. Pertanyaan ini dijawab oleh Buwas dengan garang sembari mengajak Enggar, berkoordinasi menyatukan pendapat.

***

Gajah bertikai, pelanduk mati di tengah-tengah. Peribahasa ini sederhana, tetapi bermakna dalam. Bila gajah yang merupakan analogi dari orang-orang besar, pejabat dengan otoritas publik sangat tinggi, bersitegang, mendepankan ego kuasa masing-masing, siapa akan rugi?

Dalam hal impor pangan, pihak yang paling rentan menderita adalah petani. Saat gudang Bulog penuh karena beras impor, siapa lagi yang bisa menjadi perisai petani dalam menyerap beras?

Saat garam impor membanjiri pasar, petani garam tak bisa menjual hasil usahanya dengan harga bagus. Itulah mengapa, impor sedapat mungkin menjadi pilihan terakhir.

Karut-marut persoalan, tak lepas dari ketidakberdayaan kita menghasilkan swasembada pangan. Indonesia tidak bisa memproduksi garam dengan skala ekonomi kompetitif, demikian juga dengan produktivitas lahan padi yang rendah, kalah jauh dibandingkan dengan Thailand ataupun Vietnam.

Untuk garam, kendati kita memiliki garis pantai sangat panjang, bukanlah jaminan kita bisa memproduksi garam dengan kualitas baik, atau paling tidak memenuhi standar kebutuhan industri dengan kandungan natrium klorida tinggi. Iklim tropis dengan curah hujan tinggi membuat produktivitas petani garam rendah.

Sebagai ilustrasi, produksi garam nasional pernah mencapai 2,9 juta ton pada 2015, tetapi tiba tiba anjlok menjadi 137.600 ton pada 2016. Produksi rendah tak lepas dari masa produksi hanya sebulan pada 2016. Curah hujan tinggi, adalah ‘musuh besar’ para petani garam.

Pada saat yang sama, kebutuhan garam meningkat dari tahun ke tahun dengan rerata pertumbuhan 10%. Sebagai contoh, pada 2014, kebutuhan garam nasional mencapai 3,6 juta ton, lalu menjadi 3,8 juta ton pada 2015. Pada 2017, produksi garam dalam negeri tak juga membaik, hanya 1,4 juta ton. Celah antara produksi dan dan kebutuhan, tentu saja dipenuhi melalui impor.

Di atas kertas, impor merupakan pilihan masuk akal di tengah upaya meningkatkan produktivitas para petani garam. Apalagi, harga garam impor jauh lebih murah dari garam lokal sehingga begitu menggiurkan bagi para pedagang.

Namun, justru di situ pangkal soalnya. Karena impor lebih murah dari harga di dalam negeri, hal itu memancing para pemburu rente datang. Upaya melindungi petani garam? Sudah dilakukan, dengan memberikan kewenangan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti mengeluarkan rekomendasi impor.

Dengan demikian, rekomendasi impor harus dari menteri teknis dan ini membuat menteri lainnya tidak sabar. Melalui Peraturan Presiden yang keluar pada Maret 2018, kewenangan rekomendasi menteri kelautan dan perikanan dicabut dan dialihkan kepada menteri perindustrian.

Keputusan itu lahir melalui beberapa rakor menteri, yang waktu itu tanpa dihadiri Susi. Kuota impor garam tahun ini ditetapkan sebesar 3,7 juta ton dari sebelumnya 2,37 ton setelah peraturan itu keluar.

Garam hampir setali tiga uang dengan beras. Manajemen produksi beras berada di tangan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Sang menteri sejak awal tahun yakin, bahwa produksi beras petani dalam negeri mencukupi, sehingga impor tak perlu dilakukan.

Namun, karena berdasarkan laporan dari Kementerian Perdagangan bahwa stok beras Januari 2018 hanya 900.000 ton, impor harus dilakukan. Tugas menteri perdagangan memang menjaga stabilitas harga. Harga beras yang terus naik karena pasokan terbatas sangat berbahaya bagi pengendalian inflasi.

Klaim produksi melimpah oleh Kementan dan surplus tahunan hingga sekitar 13 juta ton entah mengapa dianggap tak sesuai dengan fakta bahwa stok beras tak ada digudang. Sampai saat ini, sulit mengetahui data akurat mengenai produksi dan ketersediaan beras. Bahkan pemerintah tak pernah punya satu angka yang presisi, sehingga kontroversi impor selalu terjadi.

Lalu diputuskanlah kebijakan impor 500.000 ton dalam—lagi-lagi rapat—koordinasi antarmenteri. Belakangan kita tahu, ternyata Kementerian perdagangan telah mengeluarkan izin impor hingga 2 juta ton. Dalam satu kesempatan beberapa pekan lalu, Menteri Amran mengatakan bahwa dia tak lagi hadir dalam rakor setelah kebijakan impor 500.000 ton diambil.

Dalam karut-marut persoalan dan pertentangan antarelemen pemerintah yang sedemikian rupa, semestinya para pemangku kepentingan tak larut dalam ketegangan. Sangat penting saat ini untuk mencari akar masalah sekaligus solusi.

Polemik impor atau tidak juga telah menyerupai lingkaran setan yang tak ada ujung pangkalnya. Selama data produksi, stok, dan tinkat konsumsi tak pernah sama, bisa dipastikan kelak kita akan mengulang-ulang masalah serupa.

Namun, keberanian Buwas menentang Enggar sebenarnya bisa menjadi momentum untuk mengurai masalah dari akarnya, termasuk membuktikan banyak sinyalemen mengenai betapa berkuasanya mafia impor. Tidak cuma beras, tetapi juga garam, kedelai, juga bawang putih. Tunggu apalagi?

Tag : impor beras
Editor : News Editor

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top