Kasus PLTU Riau-1: KPK Panggil Marcus Mekeng

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi terhadap tiga orang dalam kelanjutan proses penyidikan kasus dugaan suap kerja sama kontrak proyek PLTU Riau-1.
Rahmad Fauzan | 19 September 2018 10:38 WIB
Mantan Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng berjalan saat memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/7). - ANTARA/Rosa Panggabean

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (19/9/2018), mengagendakan pemeriksaan saksi terhadap tiga orang dalam kelanjutan proses penyidikan kasus dugaan suap kerja sama kontrak proyek PLTU Riau-1.

Salah satu saksi adalah Melchias Marcus Mekeng, anggota Komisi XI DPR RI dari partai Golkar. Dia  diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham, mantan Sekretaris Jenderal partai Golkar yang sebelum dijadikan tersangka oleh KPK menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia.

Selain Marcus, KPK memeriksa dua saksi lagi, yaitu Tahta Maharaya (tenaga ahli DPR RI) yang diperiksa untuk Idrus Marham, dan Herwin Tanuwidjaya (karyawan swasta), diperiksa untuk tersangka Eni Maulani Saragih.

Dalam pengembangannya, sejauh ini KPK sudah memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap dua orang dalam kasus PLTU Riau-1.

Pada 17 September 2018, KPK mencekal pemilik PT Borneo Lumbung Energy, Samin Tan. Satu hari kemudian, tepatnya 18 September 2018, KPK kembali mencekal seorang direktur di perusahaan tersebut, yaitu Neni Afwani. Pencekaan diberlakukan selama 6 bulan ke depan.

"Pencegahan ke luar negeri dilakukan untuk membantu proses penyidikan agar saat dibutuhkan keterangan saksi, yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di KPK, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Terkait dengan perkembangan perkara, penyidik KPK saat ini tengah mendalami penerimaan-penerimaan lainnya yang diduga diterima oleh tersangka.

KPK juga telah melakukan pelimpahan berkas dan tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo, salah satu tersangka kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1, pada pada Senin (10/9/2018) lalu. 

Johannes ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 15 Juli 2018, setelah sehari sebelumnya, selain mengamankan pemegang saham BlackGold Natural Resources tersebut, KPK mengamankan Eni Maulani Saragih, anggota Komisi VII DPR RI, di rumah mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang kini menjadi tersangka.

Sidang rencananya akan dilaksanakan di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Tiga orang tersangka telah ditetapkan KPK dalam kasus ini, yakni Eni Maulani Saragih dari Komisi VII DPR RI, Johannes Budisutrisno Kotjo, selaku pemegang saham di BlackGold Natural Resources Ltd, dan Idrus Marham, Menteri Sosial RI yang selama ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Sejumlah pun pihak telah diperiksa, yakni perusahaan dan anak perusahaan BUMN, perusahaan asing yang masih menjadi bagian atau mengetahui skema kerjasama PLTU Riau 1, Kepala Daerah, dan tenaga ahli.

KPK masih menggali proses persetujuan atau proses sampai dengan rencana penandatanganan kerja sama dalam proyek PLTU Riau-1.

Skema kerja sama dalam kasus PLTU Riau-1 juga menjadi fokus KPK.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Eni Saragih dan Idrus Marham disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, sebagai pihak yang diduga pemberi, Johanes Budisutrisno disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sumber : KPK, Bisnis.com

Tag : kpk, PLTU Riau
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top