Mantan Kepala Polisi Venezuela Klaim Terlibat Serangan Drone Terhadap Presiden Maduro

Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan kepala polisi sebuah kota di Venezuela dan aktivis anti pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Salvatore Lucchese, mengaku turut bertanggung jawab atas serangan drone terhadap sang presiden.
 
Dia mengklaim dirinya membantu perencanaan serangan tersebut dengan kelompok militan anti Maduro, yang disebut terdiri dari aktivis jalanan, organisasi mahasiswa, dan mantan pejabat militer.
 
Meski kelompok militan itu tidak memiliki struktur formal, tapi mereka seringkali mengorganisir aksi protes di negara Amerika Selatan itu dalam beberapa tahun terakhir.
 
"Kami memiliki tujuan dan saat ini kami belum bisa merealisasikannya 100%," ujar Lucchese dalam wawancara dengan Reuters, seperti dilansir Rabu (8/8/2018).
 
Namun, dia memastikan perlawanan bersenjata bakal berlanjut. Lucchese, yang saat ini tinggal di Kolombia, juga menolak mengungkapkan identitas kelompok itu maupun menjelaskan perannya dengan detail. 
 
Pada akhir pekan lalu, Maduro menyatakan dirinya selamat dari upaya pembunuhan yang menggunakan pesawat tanpa awak (drone) bersenjata. 
 
Drone-drone tersebut membawa peledak dan terbang di atas kampanye yang digelar untuk Maduro, melukai tujuh tentara dan membuat orang-orang yang datang menyelamatkan diri. Saat itu, Maduro tengah menyampaikan pidatonya.
 
Lucchese menggambarkan peristiwa itu sebagai suatu perlawanan bersenjata yang terus dilakukan untuk melawan Maduro. 
 
Pada Selasa (7/8) waktu setempat, melalui siaran televisi, Maduro menyebutkan nama Lucchese dan mengaitkannya dengan Presiden Kolombia Ivan Duque yang baru saja dilantik.
 
"Seorang mantan kepala polisi telah menyatakan bertanggung jawab karena memimpin serangan itu. Sekarang, dia menjadi tamu istimewa dalam pelantikan presiden baru Kolombia," tuturnya.
 
Situasi ekonomi dan keamanan Venezuela terus memburuk sejak 2014 ketika harga minyak dunia jatuh. IMF memperkirakan hiperinflasi di negara itu bakal mencapai 1.000.000% pada 2018.  
 
Maduro mengklaim negaranya merupakan korban perang ekonomi yang dilancarkan para pebisnis oposisi yang mendapat dukungan AS. 
 
Kondisi ini membuat banyak warga Venezuela terpaksa mencari pekerjaan di negara tetangganya, seperti Kolombia.