Bisnis.com, JAKARTA—Mendirikan negara tak bisa sendiri. Perlu pengakuan negara lain untuk meneguhkan eksistensi. Cara lazim yang ditempuh, dengan membangun relasi diplomatik.
Mendiang Benedict Anderson, Profesor dari Cornell University, mendefinisikan negara bangsa sebagai sebuah ‘komunitas politis dan dibayangkan terbatas secara inheren dan memiliki kedaulatan.’
Bangsa disebut sebagai sebuah komunitas terbayang (imagined communities) karena mustahil bagi individu anggotanya untuk benar-benar pernah berinteraksi. Terbatas dalam arti hanya orang-orang tertentu yang memiliki syarat inheren adalah bagian dari bangsa.
Berdaulat berarti bangsa-bangsa ini menganggap dirinya memiliki wilayah mandiri.
Sebuah bangsa, terkait dan terpaut dalam satu identitas. Namun, ternyata itu tidak cukup, komunitas perlu pergaulan, juga pertalian bisnis.
Oleh karenanya, saat sebuah bangsa terbentuk atau merdeka dari penjajahan, diperlukan perjuangan diplomasi internasional. Diplomat melobi negara-negara sahabat, agar pengakuan didapat.
Gayung kadang tidak bersambut karena berbagai sebab. Sebagai contoh, banyak negara terutama yang berpenduduk mayoritas muslim, tak pernah mengakui eksistensi Israel, karena gerakan zionisnya merebut hak rakyat Palestina.
Indonesia, termasuk negara penentang zionisme Israel sehingga berakhir tanpa hubungan diplomatik. Namun, Turki, negara mayoritas muslim lain sebaliknya, bahkan membuka jalur penerbangan langsung antarkota kedua negara.
Israel yang kini bercokol di pinggir Laut Mediterania, praktis terkepung puluhan negara Arab yang menentangnya termasuk Iran dan Suriah. Namun, negeri ini tetap kokoh, ketika bangsa Arab tercabik-cabik oleh konflik internal.
Kadang saya tak habis pikir, bagaimana negara-negara di semenanjung Arab yang disatukan oleh bahasa, gagal melawan Israel yang hanya berpenduduk sekitar 6 juta. Buah dari konspirasi? Agak susah dipercaya. Introspeksi ke dalam, bisa jadi pilihan.
Satu hal yang pasti, para pelobi yahudi adalah pekerja keras nan cerdik. Mereka bisa mendapatkan dukungan penuh dari negara adikuasa Amerika Serikat, hingga mau memindahkan kedutaan besarnya ke kota suci Yerusalem.
***
Dua tahun lalu, saya mewakili Bisnis memenuhi undangan Kementerian Luar Negeri Israel. Ini adalah kunjungan jurnalistik biasa dan mungkin bagian kampanye kehumasan negara zionis tersebut. Kami sadari ini sejak awal, bahkan sebelum memutuskan berangkat.
Benar saja, kami diajak untuk bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, juga mendiang mantan Presiden dan Perdana Menteri Shimon Peres. Keduanya adalah pribadi yang bertolak belakang.
Netanyahu bersuara bariton dan begitu percaya diri, atau lebih dekat dengan angkuh. Menurutnya, tanpa hubungan diplomatik Israel-Indonesia, bukan berarti hubungan lain tak bisa terjalin.
Dia menawarkan relasi bisnis, transfer teknologi, atau bahkan pengembangan agribisnis. Oh yah, kendati berada di gurun, lahan di Israel tampak menghijau berkat irigasi buatan yang bersumber dari air limbah rumah tangga warga.
Netanyahu membanggakan teknologi budi daya sapi perah Israel yang bisa memproduksi susu hingga 42 liter sehari, dan Indonesia bisa mengadopsinya. Kunci produktivitas tinggi, adalah membuat sapi sejahtera, makan cukup, ‘mandi’ 3 kali sehari, dan kebutuhan kawin dipenuhi.
Adapun, Shimon Peres sudah sepuh, sosok hangat dan ramah. Peraih nobel perdamaian bersama mendiang pemimpin Palestina Yasser Arafat ini, menanyakan kabar dan kesehatan Sinta Nuriyah Wahid, istri dari presiden ke-4 Indonesia almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Semasa hidup, Gus Dur berteman baik dengan Shimon Peres. Jejak kedekatan ini begitu terlihat, bahkan ketika kami mengunjungi sebuah restoran di sudut Yerusalem yang dikuasai Israel. “Presiden Anda sering makan dan duduk di kursi itu,” tutur manajer restoran ramah.
Namun, apakah kemudian tawaran Netanyahu itu bisa diterima secara formal oleh Indonesia? Sulit. Bahkan sekadar hubungan bisnis dan transfer teknologi pun, bukan perkara mudah.
Lain halnya jika kita berhubungan bisnis dengan Taiwan, negara tanpa relasi diplomatik dengan Indonesia sebagaimana Israel. Mungkin banyak di antara kita sulit membedakan antara China dengan Taiwan.
Padahal sejatinya, Taiwan terkait dengan Indonesia dalam banyak hubungan bisnis. Pada 2017, ekspor Indonesia ke Taiwan menjadi US$5 miliar, sementara impor hanya US$3,2 miliar.
Indonesia juga mengirimkan 260.000 buruh migran—kebanyakan bekerja sebagai perawat orang jompo—sejak lama. Taiwan, dikenal memperlakukan buruh migran lebih baik, dibandingkan dengan Arab Saudi atau jiran Malaysia.
Saya mengunjungi negeri dengan 23,5 juta penduduk itu awal pekan lalu atas undangan Taipei Economic & Trade Office (TETO) di Jakarta. Namun, saya merasakan atmosfer Taipei, sama sekali berbeda dengan Tel Aviv, ibukota Israel.
Dalam waktu dekat, sepertinya tak mungkin bagi Indonesia meningkatkan status hubungan, di tengah meluasnya pengaruh China yang berkukuh bahwa Taiwan adalah provinsi pembelot. Media China bahkan sering menyebut separatis Taiwan.
Namun, mengabaikan hubungan bisnis dengan Taiwan tentu tidak mudah. Saking dekatnya, sekarang ada sekitar 30.000 orang Indonesia menikah dengan orang Taiwan. Minat calon buruh migran untuk bekerja di negeri itu, juga masih besar.
Padahal, di kancah pergaulan internasional, Taiwan termasuk kesepian. Bayangkan, hanya ada 18 negara yang ‘berani’ menjalin hubungan diplomatik, kebanyakan negara kecil di Pasifik.
Sadar bahwa perjuangan diplomatik tak mudah, Taiwan realistis. Mereka memanfaatkan ‘kekuatan halus’ (soft power) melalui diplomasi bisnis. Caranya, menjadikan negara di belahan bumi selatan terutama Asia Tenggara sebagai prioritas relasi bisnis.
Mereka memperkenalkan sebuah ‘cara Taiwan’ dalam mengembangkan teknologi juga model investasi. Semua dilakukan tanpa embel-embel hubungan diplomatik.
Bagaimanapun, pengaruh China makin kuat di seluruh pelosok dunia. Bahkan, dengan daya tawar ekonominya, China bisa menekan Burkina Faso dan Kostarika untuk memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan.
Saya melihat, pilihan untuk realistis memanfaatkan soft power ala Taiwan sangat menarik. Indonesia tetap bisa mengambil banyak manfaat dari Taiwan dengan hubungan bisnis. Demikian juga sebaliknya.
Belum tentu hal serupa cocok diterapkan terhadap Israel. Potensi kontroversi bila ini terjadi tak terkira. Namun, kita bisa tetap bisa belajar pada Israel bagaimana mereka menguasai teknologi. Untuk mencari ilmu tak perlu batas negara, bisa dari Israel, Taiwan, hingga ke Negeri China.
