Soal Kelanjutan Proyek PLTU Riau-1, PLN Riau Kepri Mengaku tak Tahu-Menahu

PT PLN Wilayah Riau dan Kepri menyatakan tidak bisa memberikan informasi lebih detail soal kelanjutan proyek PLTU Riau-1, yang saat ini sedang disorot karena adanya penangkapan suap terkait proyek tersebut.
Arif Gunawan | 17 Juli 2018 19:56 WIB
Tersangka yang juga Anggota DPR Komisi VII Eni Maulani Saragih (kedua kiri) dengan rompi tahanan menuju mobil tahanan usai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, Sabtu (14/7). Dari hasil operasi tangkap tangan KPK pada Jumat (13/7), KPK menetapkan dan menahan Eni Maulani serta pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1 dengan barang bukti uang Rp500 juta dan tanda terima uang. - Antara/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, PEKANBARU – PT PLN Wilayah Riau dan Kepri menyatakan tidak bisa memberikan informasi lebih detail soal kelanjutan proyek PLTU Riau-1, yang saat ini sedang disorot karena adanya penangkapan suap terkait proyek tersebut.

Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Riau Kepri Tajuddin Nur mengatakan pihaknya memang tidak bisa memberikan informasi, karena hal itu sepenuhnya kewenangan pusat.

"Kami mohon maaf tidak bisa menjawab, karena domainnya dari PLN Pusat," katanya kepada Bisnis, Selasa (17/7/2018).

Dia menambahkan pekerjaan proyek PLTU Riau-1 yang saat ini sedang ramai, juga menjadi kewenangan PLN Pusat.

Sebelumnya diberitakan kelanjutan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1 akan dihentikan sementara, menyusul mencuatnya kasus dugaan suap yang melibatkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes B. Kotjo.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan, sejauh ini belum ada kesepakatan kontrak antara PLN dengan pengembang terkait proyek tersebut. Sejumlah hal, seperti jangka waktu operasi dan perawatan (maintenance) pembangkit, pembelian konsensi tambang, dan lainnya, masih dinegosiasikan.

"Belum selesai, belum ada hal apa pun. Ada beberapa penyesuaian preseden yang belum putus. Dengan adanya kejadian ini, kami berhenti bagaimana aspek legalnya diselesaikan lebih dahulu," ujar Sofyan dalam konferensi pers di Kantor Pusat PLN, Jakarta, seperti dimuat Bisnis.com, Senin (16/7/2018).

Penghentian ini, kata Sofyan, sesuai dengan klausul yang tercantum dalam Letter of Intent (LOI) yang ditandatangani anak usaha PLN dengan konsorsium. Dia menyebutkan dalam LoI disebutkan bila terjadi permasalahan hukum antara konsorsium dengan anak usaha PLN, proyek harus dihentikan sementara.

LoI yang ditandatangani konsorsium PT Samantaka Batubara (anak usaha BlackGold) dan China Huadian Engineering Co., Ltd. (CHEC) dengan anak usaha PLN, PT Pembangkitan Jawa-Bali dan PT PLN Batubara (PLN BB) tersebut adalah untuk mendapatkan perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) proyek PLTU Riau-1.

Menurut catatan Bisnis, berdasarkan LOI, konsorsium akan memasukkan PPA definitif dengan PLN setelah dipenuhinya syarat dan ketentuan tertentu sebagaimana diatur dalam LOI. Setelah diterimanya LOI, konsorsium akan membentuk perusahaan patungan untuk Proyek Riau-1 untuk menyelesaikan sebuah perjanjian offtake tetap jangka panjang dengan PT Samantaka Batubara untuk memasok batubara ke Proyek Riau-1.

Pengembangan proyek PLTU Riau-1 ini melalui penunjukan langsung kepada anak usaha PLN, PJB. Di mana PJB diberikan kewenangan untuk mencari mitra dalam pengerjaannya dengan kepemilikan mayoritas berada di tangan PJB 51% dan 49% sisanya dimiliki konsorsium PT Samantaka Batubara dan China Huadian Engineering Co., Ltd.

Nantinya PLTU Riau 1 akan memiliki kapasitas 2x300 megawatt (MW) dengan nilai investasi US$900 juta. Menurut RUPTL 2018-2027, proyek ini dijadwalkan beroperasi pada 2024.

Tag : PLTU Riau
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top