Bisnis.com, JAKARTA -- Unjuk rasa masih berlangsung di Yordania meski Raja Abdullah telah mengganti perdana menteri negara Timur Tengah itu untuk meredam kemarahan publik.
Aksi protes besar-besaran terjadi setelah pemerintah membuat aturan pajak baru yang mencakup kenaikan pajak. Hal itu memicu unjuk rasa besar di negara Arab yang selama ini relatif kondusif di tengah pergolakan negara-negara Timur Tengah lainnya.
Pada Rabu (6/6/2018), atau sehari setelah Raja Abdullah mengganti Perdana Menteri (PM) Hani Mulki dengan mantan ekonom Bank Dunia Omar Al Razzazz, sejumlah serikat buruh mundur dari aksi walkout besar-besaran.
Namun, seperti dilansir Reuters, Kamis (7/6), lebih dari 1.000 pengunjuk rasa masih melanjutkan aksinya dan meneriakkan tiga hal yaitu roti, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Roti adalah pangan utama di negara itu.
Aparat keamanan terlihat menahan sejumlah demonstran dan menutup jalan-jalan untuk menghentikan para pemrotes yang hendak bergerak menuju Kantor Kabinet.
"Kami masih memiliki banyak tuntutan yang belum dipenuhi. Rakyat ingin menggulingkan parlemen," ujar Saleh Shouha, seorang pengunjuk rasa.
Dia melanjutkan para pengunjuk rasa akan bertahan di jalan hingga tuntutan mereka dipenuhi.
"Kami ingin keadilan, kehormatan, dan roti," tambah Shouha.
Serikat pekerja, termasuk asosiasi dokter, insinyur, dan pengacara, ikut serta dalam aksi yang berlangsung kemarin, meski jumlah pesertanya lebih sedikit dibandingkan sebelum-sebelumnya. Mereka berkumpul di luar kantor asosiasi serikat pekerja profesional dan meminta pemerintah membatalkan rencana menerapkan UU pajak pendapatan.
"Kami akan memberi kesempatan kepada pemerintah setelah kabinetnya terbentuk, setelah itu kami akan menentukan langkah selanjutnya," ungkap pemimpin serikat pekerja Ali Al Abous.
Raja Abdullah, yang dipandang sebagai sosok pemersatu, telah meminta kabinet baru untuk mengkaji sistem pajak secara keseluruhan dan melakukan dialog dengan partai politik, serikat pekerja, serta rakyat sipil.
Dia menilai kenaikan harga yang terjadi sekarang telah membebani rakyat. Raja meminta adanya layanan yang lebih baik dan menyalahkan ketidakstabilan regional sebagai penyebab perlambatan ekonomi.
Adapun Razzazz adalah penentang reformasi perpajakan tersebut. Penunjukkannya sejalan dengan upaya Yordania menarik investasi asing, dengan beberapa perubahan regulasi.
