Kabar24.com, JAKARTA — Keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu meminta pemerintah mengakui terjadinya pelanggaran HAM tersebut.
Pernyataan itu disampaikan oleh perwakilan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (31/5/2018).
Salah saeorang perwakilan JSKK, Sandyawan Sumardi menyatakan bahwa keluarga korban mengharapkan Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berbagai macam hasil yang dibuat oleh Tim Pencari Fakta (TPF), Tim Gabungan Pencari Fakta atau penyelidikan Komnas HAM.
"Namun kami sangat menghargai ikhtiar Bapak Presiden untuk menghantar bangsa ini menjadi bangsa rendah hati dan bermartabat berkat pengakuannya [atas terjadinya pelanggaran HAM berat]," kata Sandyawan.
Salah seorang perwakilan dari keluarga korban, Maria Catarina Sumarsih, menyatakan Presiden Jokowi masih akan mempelajari berkas yang disampaikan oleh keluarga korban.
Presiden, ujarnya, masih membutuhkan waktu untuk mempelajari berkas tersebut. Presiden juga disebutnya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM terkait kasus ini.
Sumarsih mengatakan, berdasarkan saran Presiden, keluarga korban pelanggaran HAM berat di masa lalu dapat berkoordinasi dengan Kepala Staf Presidenan Moeldoko terkait dengan perkembangan kasus ini.
Sumarsih merupakan ibu dari Wawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya, yang tewas dalam peristiwa Tragedi Semanggi I pada November 1998.
Sumarsih yang tergabung dalam JSSK telah menggelar aksi damai bertajuk "Kamisan" yang digelar setiap Kamis untuk menuntut keadilan atas kasus tersebut.
Setelalh 11 tahun menggelar aksi damai, baru kali ini perwakilan keluarga korban diterima oleh Presiden Indonesia di Istana Kepresidenan.
