Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPK Tahan Wali Kota Mojokerto

Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan Wali Kota Mojokerto Masud Yunus setelah menjalani pemeriksaan, Rabu (9/5/2018).
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 09 Mei 2018  |  18:50 WIB
Tersangka kasus suap DPRD Kota Mojokerto Masud Yunus meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (4/12/2017). Wali Kota Mojokerto itu diperiksa terkait dengan kasus dugaan suap pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017. - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Tersangka kasus suap DPRD Kota Mojokerto Masud Yunus meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (4/12/2017). Wali Kota Mojokerto itu diperiksa terkait dengan kasus dugaan suap pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017. - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com,JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan Wali Kota Mojokerto Masud Yunus setelah menjalani pemeriksaan, Rabu (9/5/2018).

Pantauan Bisnis, Masud langsung mengenakan rompi berwarna oranye seusai menjalani pemeriksaan pada pukul 16.45 WIB setelah menjalani pemeriksaan sejak Rabu siang. Masud tidak memberikan banyak komentar terkait penahanannya.

Sementara itu, Mahfud, pengacara Masud Yunus mengatakan pihaknya menghormati proses hukum termasuk penahanan terhadpa kliennya yang dilakukan oleh penyidik. Selama pemeriksaan, lanjutnya, Masud ditanyai seputar beberapa hal yang terlewatkan dalam pemeriksaan terdahulu.

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan pada 17 November 2017, lembaga itu telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru dan menetapkan Wali Kota Mojokerto sebagai tersangka pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara.

“MY selaku Wali Kota diduga bersama-sama dengan WF [Wiwiet Febriyanto], selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diduga memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pimpinan DPRD Kota Mojokerto terkait pembahasan perubahan APBD pada dinas dimaksud,” ujarnya.

Dia melanjutkan, KPK menjerat Masud Yunus selaku pihak pemberi dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang (UU) No.31/1999. Dalam sidang kepada para tersangka sebelumnya yakni Purnomo, Wakil Ketua DPRD beserta dua kompatriotnya Umar Faruq dan Abdullah Fanan serta Wiwiet Febriyanto, hakim sependapat dengan penuntut umum ada perbuatan kerja sama antara Masud dan Wiwiet guna memenuhi permintaan Anggota DPRD.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada pertengahan Juni 2017 di Mojokerto, Jawa Timur. Saat itu tim KPK mengamankan uang tunai Rp470 juta dari beberapa pihak .

Rp300 juta di antaranya merupakan bagian dari total komitmeen Rp500 juta dari Kadis PU dan Wiwiet kepada pimpinan DPRD agar lembaga legislatif itu menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menjadi anggaran program penataan lingkungan pada dinas tersebut senilai Rp13 miliar.

“Sedangkan uang lainnya sebesar Rp170 miliar diduga terkait komitmen setoran triwulanan yang telah disepakati sebelumnya. Uang itu diamankan dari beberapa pihak,” tutur Febri.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpk. korupsi
Editor : Martin Sihombing

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top