DPRD DKI: May Day Tidak Murni Suara Buruh, Ada Penggalangan Dukungan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta berharap aksi May Day tidak bertujuan sebagai agenda politik.

Regi Yanuar Widhia Dinnata - Bisnis.com

Selasa, 1 Mei 2018 | 18:40

Massa buruh terlibat saling dorong dengan petugas saat unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2018 di Jakarta, Selasa (1/5/2018)./JIBI-Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta berharap aksi May Day tidak bertujuan sebagai agenda politik.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Bestari Barus, mengatakan kegiatan Hari Buruh Sedunia (May Day) ajang bagi para buruh untuk menyuarakan aspirasinya. Dia menambahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung hal tersebut, bahkan akan mempertimbangkan suara dari para pekerja ini.

Kendati demikian, dia menilai agenda May Day saat ini tidak murni suara dari buruh. Ada sebagian pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk menggalang dukungan.

"Agendanya bukan hanya itu [sesuai dengan aspirasi buruh]. Ada pernyataan unik terkait 2019 [Pemilihan Presiden]," kata Bestari kepada Bisnis, Selasa (1/5/2018).

Menurutnya, bila suara tersebut murni dari buruh maka tuntutan utama dari serikat pekerja seharusnya mengenai standar pengupahan, jaminan kesejahteraan buruh, daya saing dengan tenaga kerja asing, penurunan harga, dan lain-lain. "Agak lucu saja buat saya, buruh itu jangan dibawa ke arah ke politik dukung mendukung. [Bisa] jadi bahan bercandaan berbagai pihak, mereka bisa bilang oh jadi agendanya itu," ujarnya.

Menurutnya, tidak mungkin bila semua buruh sepakat dengan salah satu pihak yang mendeklarasikan suara untuk pergantian presiden. "Klaim-klaiman ini sudah menjadi model lama sebenarnya," imbuhnya.

Sebelumnya, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto untuk maju dalam Pemilihan Presiden pada 2019. Dukungan tersebut telah dirumuskan sejak Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSPI yang berlangsung di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (28/4/2018) lalu.

"Salah satu pertimbangan KSPI memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, karena dia memiliki komitmen untuk menjalankan 10 tuntutan buruh dan rakyat yang diajukan oleh KSPI dalam bentuk kontrak politik," tuturnya, Minggu (29/4/2018).