Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Hari Otonomi Daerah: Wapres Kalla Ingatkan Pusat Pembangunan Sekarang di Desa

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri rangkaian peringatan Hari Otonomi Daerah ke-22 di Kementerian Dalam Negeri. Dalam kesempatan itu, Wapres Kalla menegaskan jika inti pembangunan sekarang ini bukan di provinsi tapi di desa.
Lingga Sukatma Wiangga
Lingga Sukatma Wiangga - Bisnis.com 25 April 2018  |  17:15 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla bersiap berpidato dalam Konferensi Internasional ke-23 tentang Masa Depan Asia di Hotel Imperial, Tokyo, Jepang, Senin (5/6). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Wakil Presiden Jusuf Kalla bersiap berpidato dalam Konferensi Internasional ke-23 tentang Masa Depan Asia di Hotel Imperial, Tokyo, Jepang, Senin (5/6). - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri rangkaian peringatan Hari Otonomi Daerah ke-22 di Kementerian Dalam Negeri. Dalam kesempatan itu, Wapres Kalla menegaskan jika inti pembangunan sekarang ini bukan di provinsi tapi di desa.

Oleh karena itu, sejak awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah mengeluarkan moratorium pemekaran daerah.

“Sejak awal pemerintahan Jokowi-JK kami moratorium pemekaran disamping moratorium mengangkat pegawai baru di luar guru dan tenaga kesehatan. Kenapa kami moratorium untuk pemekaran walaupun DPR DPD banyak minta, tetap kita jelaskan bahwa inti pembangunan sekarang bukan hanya di provinsi tapi justru dari desa,” katanya, Rabu, (25/4/2018).

Menurut dia, dana desa begitu besar sehingga tak perlu pemekaran lebih lanjut agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

Dia mencontohkan, dahulu anggaran pembangunan seimbang dengan anggaran rutin. Saat ini anggaran belanja modal paling hanya 15%-20% dari belanja keseluruhan.

“Kantor bupati, kantor wali kota, kantor gubernur yang baru, tapi jalan, ataupun kemiskinan, tidak berjalan [berubah dengan baik] karena itulah kami membuat moratorium. Bertambahnya kabupaten mengakibatkan anggaran rutin jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran pembangunan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak sesuai,” ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi jusuf kalla otonomi daerah
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top