Bisnis.com, JAKARTA—Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 Mohammad Mahfud MD dinilai sebagai salah satu sosok yang tepat mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pemilu presiden 2019.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo, menggambarkan Mahfud sebagai sosok yang matang. Mahfud menjadi satu-satunya tokoh yang pernah menjabat dalam kelembagaan yang digambarkan teori trias politica.
Mahfud pernah menjadi anggota legislatif dari fraksi PKB. Dia pun pernah masuk dalam struktur eksekutif dengan menjadi menteri pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Terakhir, Mahfud menduduki jabatan strategis di lembaga yudikatif hingga 2013 lalu.
“Beliau politisi, tokoh senior, ahli hukum yang saya pikir bisa mendampingi Presiden Joko Widodo. Sekarang tergantung kebutuhan presiden, seperti apa pendampingnya dan tergantung partai koalisi pendukung presiden,” ujar pimpinan lembaga kajian yang fokus pada masalah politik, demokrasi dan kebijakan publik itu, Kamis (19/4).
Ari pun menilai Mahfud dapat menjadi tokoh alternatif saat partai pendukung Presiden Joko Widodo mencalonkan ketuanya masing-masing untuk mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada pesta demokrasi tahun depan.
Mahfud dianggap bisa menjadi solusi perbedaan pendapat terkait siapa yang cocok mendampingi Jokowi.
Baca Juga
“Karena Pak Mahfud itu tokoh lintas kelompok, tapi kembali lagi apakah sesuai dengan kebutuhan presiden. Karena ke depan tantangan ekonomi lebih besar dan ada pertimbangan calon pendamping Jokowi harus paham ekonomi dan sebagainya,” ujar dia.
Mahfud pun dinilai dapat mengambil suara pemilih yang diperkirakan di luar lingkaran simpatisan Jokowi sebagai calon petahana.
Sementara itu, ditanyai terkait keinginannya mengikuti kontestasi pemilu presiden pada 2019 jawaban Mahfud cenderung diplomatis.
“Saya tidak ingin menjadi presiden. Tapi tidak ingin tidak sama dengan tidak mau,” ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan Para Syndicate.
Hal itu pun spontan memancing tawa peserta diskusi yang hadir.
“Pak Mahfud ini malu-malu kucing. Yang berhak mencalonkan kan partai politik atau gabungan partai politik yang menawari. Kepada yang menawari saya nanti jawabannya. Itu nanti,” lanjut dia.
