Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta PPP sebagi partai yang baru belakangan bergabung dengan koalisi untuk tidak ikut campur soal deklarasi Joko Widodo-Muhaimin Iskandar (Join) menjelang Pilpres 2019.
Pernyataan itu disampaikannya menangapi komentar Sekjen PPP Arsul Sani yang mengatakan bahwa keinginan PKB mengusung Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapres Jokowi menjadi 'riak kecil' di internal koalisi.
"PPP tidak punya hak mengatakan kita di luar atau di dalam. Apa dia? Orang dia baru masuk. Itu kan istilahnya adek paling bontot di koalisi itu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Rabu (18/4/2018).
Menurutnya, keinginan PKB menyodorkan Cak Imin sebagai cawapres Jokowi merupakan keputusan para ulama dan kiai. Keputusan dukungan itu, ujarnya, bukan keputusan sepihak dari internal partai.
"Tidak ngotot. PKB hanya menawarkan sesuai mandat kiai bahwa Cak Imin ini wajib fardu kifayah, Cak Imin masuk menjadi wakil presiden," ujarnya.
Di sisi lain, dia mengatakan, Romahurmuziy (Romi) sebagai anak muda seharusnya berani mengungkapkan keinginan menjadi cawapres pendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jazilul tidak mengerti apa yang menyebabkan Romi urung menyatakan diri sebagai cawapres.
"Kan punya partai. Modal pertama itu suara partai," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah ucapan Romi yang mengatakan Prabowo Subianto sempat mengirim utusan terkait peluang calon wakil presiden untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia meminta Romi tidak ikut campur masalah Gerindra dan hanya fokus mengurus calon presidennya sendiri.
"Enggak ada sama sekali. Saya kira saudara Romi itu bagusnya ngurusin partainya sendiri. Ngurusin capresnya sendiri. Enggak usah ngurusin rumah tangga partai lain. Kan kompetisi makin keras," kata Fadli.
