Putra Mahkota Arab Saudi Akui Banyak Tantangan Untuk Memperkuat Ekonomi Negaranya

Putra Mahkota Mohammed bin Salman mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memperluas basis perekonomian Arab Saudi dan mengembalikan negara itu ke jalur Islam moderat.
Annisa Margrit | 20 Maret 2018 06:37 WIB
Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman - Reuters/Joshua Roberts

Bisnis.com, JAKARTA -- Nama Putra Mahkota Mohammed bin Salman mungkin belum banyak dikenal orang di luar Arab Saudi. Namanya baru dikenal luas setelah dia ditunjuk sebagai pewaris tahta Kerajaan Arab Saudi pada Juni 2017.

Sekarang, Putra Mahkota Mohammed bin Salman memimpin banyak perubahan di negara Timur Tengah itu. Saudi Vision 2030 dan berbagai reformasi sosial seperti diangkatnya larangan mengemudi serta menghadiri pertandingan olahraga bagi perempuan adalah beberapa buah kebijakannya.

Namun, dia mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memperluas basis perekonomian Arab Saudi dan mengembalikan negara itu ke jalur Islam moderat.

"Ada banyak tantangan. Saya rasa tantangan pertama dan terbesar adalah meyakinkan rakyat pada apa yang kami lakukan," ujar Mohammed bin Salman kepada CBS News, seperti dikutip Bisnis, Selasa (20/3/2018).

Salah satu penasihat terdekatnya, Mohammed Al-Sheikh, menyatakan demografi penduduk Arab Saudi menunjukkan banyaknya penduduk berusia muda. Dengan subsidi yang besar, termasuk untuk energi, air, kesehatan, dan pendidikan, biaya yang dibutuhkan sangat besar.

Meski krisis ekonomi dinilai tidak akan terjadi dengan segera atau menjadi ancaman yang sangat dekat, tapi ekonomi Arab Saudi diakui mengarah ke sana.

Mohammed bin Salman melanjutkan Revolusi Iran pada 1979 dan pendudukan Masjidil Haram oleh kelompok radikal pada tahun yang sama menjadi awal penerapan hukum Islam yang lebih ketat di Arab Saudi. Hal itu membuat perubahan sosial di masyarakat.

Padahal, sebelumnya penduduk laki-laki dan perempuan bisa bekerja dengan leluasa. Perempuan bisa mengemudi sendiri dan ada banyak bioskop di negara itu.

"Ada kelompok ekstremis yang tidak memahami perbedaan antara kehadiran laki-laki dan perempuan sendirian dengan kehadiran laki-laki dan perempuan di tempat kerja. Banyak ide-ide yang kontradiktif dengan cara hidup Nabi Muhammad SAW dan para kalifah. Ini adalah contoh dan model yang sebenarnya," paparnya.

Pemerintah setempat melarang adanya bioskop sejak awal 1980-an di tengah tekanan kaum konservatif Islam.

Sejak awal 2018, Pemerintah Arab Saudi mulai membuka larangan penayangan film di bioskop dan menargetkan dapat membuka 300 bioskop dengan total 2.000 layar pada 2030. Industri ini diharapkan mampu berkontribusi lebih dari 90 miliar riyal atau sekitar US$24 miliar, dan menciptakan 30.000 pekerjaan permanen.

The Emoji Movie tercatat menjadi film pertama yang ditayangkan sejak larangan tersebut dicabut.

Adapun Saudi Vision 2030 adalah rencana Pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan melakukan diversifikasi ekonomi. Sebagian saham Saudi Aramco, perusahaan minyak milik pemerintah yang memiliki valuasi sekitar US$2 triliun, sudah disampaikan akan dilepas ke publik sejak beberapa waktu lalu.

Saudi Vision 2030 juga mencakup upaya mendorong perkembangan sektor layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi, dan pariwisata, serta perkembangan sektor teknologi.

Putra Mahkota Mohammed bin Salman akan melakukan kunjungan kenegaraan ke AS selama dua pekan, mulai hari ini. Dia dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump dan mengunjungi sejumlah kota termasuk Silicon Valley di California. 

Sumber : CBS News, Reuters

Tag : arab saudi
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top