Bisnis.com, JAKARTA—Politisi sekaligus ekonom Faisal Basri mengatakan ada pembusukan dalam tubuh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kritik itu dilontarkan Faisal melalui akun Twitter @Faisal Basri.
"Terjadi pembusukan di dalam pemerintah sendiri, mengarah pada ungoverned government," kicaunya Sabtu (17/3/2018).
Menurutnya, pemerintah main tabrak dalam menelurkan kebijakan. Dia mencontohkan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau PP yang bertentangan dengan aturan di atasnya.
"Contoh terkini: PP No. 9/2018. Impor impor garam dan ikan tak perlu rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk kepentingan siapa?" ujarnya.
Akibat hal itu dia menyebut, bermunculan perusahaan baru yang tiba-tiba dapat jatah impor garam.
"Perusahaan yang perlu garam tak dapat. Jadi heboh industri makanan mengancam berhenti produksi," katanya.
Dia pun menilai lisensi impor suah diobral. Sehingga importir umum boleh impor tekstil serta perusahaan baru berdiri dapat kuota impor garam.
"Pantas neraca perdagangan defisit 3 bulan berturut-turut, membuat rupiah loyo," lanjut dia.
