Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

LAYANAN PUBLIK: Ingin Dapat Insentif Daerah, Ayo Berinovasi

Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), telah menetapkan Jawa Timur termasuk daerah yang mendapat DID paling besar karena inovasi ini.
Gedung Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)./Ilustrasi-setkab.go.id
Gedung Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)./Ilustrasi-setkab.go.id

Kabar24.com, JAKARTA - Pemerintah daerah di semua tingkatan, mulai dari Provinsi hingga Kabupaten/Kota, didorong untuk terus melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Pemda yang memiliki prestasi dalam melahirkan inovasi akan mendapatkan insentif berupa Dana Insentif Daerah (DID).

Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa mengatakan hasil Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2017 menjadi salah satu dari 10 kategori dalam pertimbangan pemberian alokasi DID untuk Tahun Anggaran 2018 ini.

Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), telah menetapkan Jawa Timur termasuk daerah yang mendapat DID paling besar karena inovasi ini.

"Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar jangan ragu dan malu untuk menanyakan kunci sukses Jawa Timur dalam membangun pelayan publiknya," katanya dalam kegiatan Sosialisasi KIPP di Surabaya, Kamis (22/2/2018), sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima Bisnis.

Diah menjelaskan saat ini lebih dari 50 inovasi telah direplikasi oleh lebih dari 300 Unit Pelayanan Publik (UPP) dari berbagai instansi pemerintah. Jumlah ini seperti fenomena gunung es, jumlah riilnya mungkin jauh lebih dari itu, karena terbatasnya pencatatan dan monitoring yang kita lakukan.

"Insya Allah tahun ini kita akan monitor, sehingga kita mendapatkan jumlah yang lebih pasti dari replikasi yang terjadi," ujarnya.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan langkah strategis untuk menjaring inovasi pelayanan publik yang dilahirkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk BUMN dan BUMD.

"Pembinaan inovasi pelayanan publik tidak berhenti di kompetisi, data inovasi hasil kompetisi dijadikan bahan pembelajaran untuk proses replikasi dan studi banding, sehingga inovasi pelayanan publik menyebar di berbagai instansi lain. Dengan cara ini kita dapat melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yusran Yunus
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper