Kabar24.com, JAKARTA – PDIP mengakui besarnya kebutuhan dana untuk mengikuti kontestasi kepala daerah.
Politisi PDIP Arteria Dahlan membeberkan bahwa calon kepala daerah memerlukan uang sejak prapenjaringan partai sampai pascapencoblosan. Varian dana itu meliputi biaya sosialisasi, survei, kampanye, saksi, sampai pengamanan suara.
"Kami membebankan biaya itu kepada pasangan calon kepala daerah," kata Arteria usai Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan KPK di Jakarta, Senin (12/2/2018).
Arteria meyakini semua parpol menerapkan mekanisme serupa untuk para calon kepala daerah. Meski demikian, tambah dia, PDIP pun bersedia membiayai kandidat kepala daerah yang tak memiliki modal.
"Asalkan mereka memang diharapkan masyarakat dan bisa menjalankan panji-panji ideologi PDI Perjuangan," ujarnya.
Pernyataan Arteria tersebut menanggapi penangkapan bakal calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) dari PDIP, Marianus Sae. Bupati Ngada tersebut diringkus KPK karena diduga menerima aliran dana untuk membiayai kebutuhan dana Pemilihan Gubernur NTT 2018.
Baca Juga
Arteria menegaskan PDIP tidak memungut mahar kepada jagoan partainya di pilkada. Biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah digunakan kembali oleh yang bersangkutan.
"Mengenai kasus Pak Marianus Sae kemarin, kami masih menghimpun banyak fakta. Soal nasibnya itu DPP yang memutuskan," kata Anggota Komisi III DPR ini.
