Kabar24.com, JAKARTA – Kongres Amerika Serikat (AS) berhasil selangkah lebih dekat untuk menentukan kesepakatan anggaran pengeluaran federal, setelah melalui drama yang sempat menyebabkan penghentian pemerintahan (government shutdown) kedua dalam waktu kurang dari sebulan.
Senat meloloskan rencana pendanaan jangka pendek sekaligus membuka jalan bagi peningkatan pengeluaran militer dan domestik. Dalam votingnya Jumat (9/2) dini hari waktu setempat, pihak Senat dengan suara 71-28 memilih menyetujui kesepakatan tersebut. Demikian dilansir CNBC.
Hasil itu diraih hanya berselang kurang dari dua jam setelah shutdown sementara. Dengan diloloskannya rencana anggaran itu oleh pihak Senat, maka proses selanjutnya akan diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS untuk voting.
Jika diloloskan DPR AS, rencana anggaran akan diserahkan kepada Presiden Donald Trump untuk ditandatangani pada Jumat (9/2) pagi waktu setempat.
Kongres Amerika Serikat (AS) sebelumnya gagal melakukan voting upaya pendanaan untuk mencegah terhentinya operasional pemerintahan federal (government shutdown), sebelum batas waktu tengah malam yang ditetapkan pada hari Kamis (8/2) waktu setempat.
Hal tersebut berpeluang memicu shutdown yang terjadi untuk kedua kalinya dalam kurang dari sebulan. Kebuntuan mengenai tingkat pengeluaran dan imigrasi sebelumnya menyebabkan terhentinya layanan pemerintahan federal yang berlangsung selama tiga hari pada Januari 2018.
Secara keseluruhan, selama periode shutdown, pegawai pemerintah yang tidak berkepentingan terpaksa dirumahkan tanpa bayaran. Adapun pekerja yang dianggap memiliki posisi vital, termasuk yang berada dalam keamanan publik dan keamanan nasional, tetap harus bekerja dengan atau tanpa upah.
Menilik periode shutdown yang juga pernah berlangsung pada Oktober 2013, sebanyak lebih dari 800.000 pegawai federal dirumahkan. Kondisi ini sendiri berlangsung selama lebih dari dua pekan.
Dilansir Reuters, berikut kondisi yang pernah dan berpotensi terjadi dalam beberapa sektor penting selama periode shutdown yang berkelanjutan:
MILITER: Departemen Pertahanan mengatakan pada Januari bahwa sebuah shutdown tidak akan mempengaruhi perang militer AS di Afghanistan maupun operasinya terhadap militan Islam di Irak dan Suriah. Seluruh personil militer yang bertugas aktif akan tetap pada status tugas normal. Personel sipil dalam operasi non-esensial akan dirumahkan. Menteri Pertahanan Jim Mattis mengatakan kebuntuan pendanaan yang berkelanjutan akan menyebabkan kapal-kapal beroperasi tanpa maintenance.
KEHAKIMAN: Departemen Kehakiman terdiri dari banyak pekerja dengan posisi esensial. Di bawah rencana shutdown, sekitar 95.000 dari hampir 115.000 staf dalam departemen tersebut akan terus bekerja.
PENGAWASAN FINANSIAL: Securities and Exchange Commission (SEC) mendanai operasionalnya sendiri dengan menghimpun biaya dari industri keuangan, namun anggarannya ditetapkan oleh Kongres. Di masa lampau, SEC telah menyatakan akan mampu melanjutkan operasinya secara sementara dalam sebuah shutdown. Tapi SEC harus merumahkan pekerjanya jika Kongres melalui proses berpekan-pekan sebelum menyetujui pendanaan baru.
Sementara itu, Commodity Futures Trading Commission harus merumahkan 95% karyawannya. Namun mereka dapat dipanggil kembali jika terjadi keadaan darurat dalam pasar finansial.
TAMAN NASIONAL: Selama periode shutdown pada 2013, taman nasional di AS harus ditutup yang mengakibatkan penurunan sebanyak 750.000 pengunjung harian, menurut Asosiasi Konservasi Taman Nasional. National Park Service memperkirakan penutupan tersebut mengakibatkan penyusutan pendapatan dari pengunjung sebesar US$500 juta di area-area sekitar taman dan museum Smithsonian. Namun pada shutdown bulan lalu, taman nasional tetap dibuka.
TURISME WASHINGTON: Pada 2013, lokasi wisata populer seperti Smithsonian ditutup, dengan barikade pada Lincoln Memorial, Library of Congress, dan National Archives. Kebun Binatang Nasional juga ditutup. Namun pada Januari, Smithsonian tetap dibuka.
PAJAK: Internal Revenue Service (IRS) merumahkan 90% stafnya pada 2013, menurut Center for American Progress. Sekitar US$4 miliar pengembalian pajak tertunda sebagai akibatnya, menurut Office of Management and Budget (OMB).
PENGIRIMAN SURAT-MENYURAT: Berbeda dengan yang lainnya, proses pengiriman akan berlanjut seperti biasa karena Dinas Pos AS tidak memiliki anggaran khusus untuk operasional sehari-hari.
TRAVEL: Para pelancong baik yang bepergian melalui udara maupun rel tidak merasakan dampak yang besar pada 2013 karena petugas keamanan dan pengendali lalu lintas udara tetap bekerja. Proses paspor juga dilanjutkan meski dengan beberapa penundaan.
PENGADILAN: Kantor Administrasi Pengadilan AS pada Januari menyatakan bahwa pengadilan federal, termasuk Mahkamah Agung, dapat terus beroperasi secara normal selama sekitar tiga pekan tanpa dana tambahan.
KESEHATAN: Pendaftaran untuk pertukaran asuransi kesehatan Obamacare yang baru dibuat dimulai sesuai jadwal pada tahun 2013. Program asuransi kesehatan Medicare untuk lanjut usia berlanjut sebagian besar tanpa gangguan. Sebuah program di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS untuk melacak wabah flu namun dihentikan sementara. Sementara itu menurut OMB, ratusan pasien tidak dapat mengikuti uji klinis di National Institutes of Health.
ANAK: Enam program di Alabama, Connecticut, Florida, Georgia, Mississippi dan South Carolina yang melayani sekitar 6.300 anak-anak terhenti selama sembilan hari pada tahun 2013, kata OMB.
JAMINAN SOSIAL: Pemeriksaan Jaminan Sosial dan disabilitas diluncurkan pada tahun 2013 tanpa perubahan pada tanggal pembayaran dan kantor-kantor tetap terbuka meski dengan layanan terbatas. Di sisi lain, terdapat penundaan dalam proses peninjauan untuk pelamar-pelamar baru.
PINJAMAN: Proses hipotek dan pinjaman lainnya tertunda pada tahun 2013 ketika kreditur tidak dapat mengakses layanan pemerintah seperti verifikasi pendapatan dan verifikasi angka jaminan sosial. Small Business Administration tidak dapat memproses sekitar 700 aplikasi untuk pinjaman senilai US$140 juta hingga shutdown berakhir, kata OMB.
ENERGI: Departemen Energi pada Januari menyatakan bahwa, mengingat sebagian besar alokasinya untuk beberapa tahun, karyawan harus melapor untuk bekerja seperti biasa selama shutdown sampai ada pemberitahuan sebaliknya.
