Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoy menekankan lima poin penting kepada jajaran Kemenkumham sebagai janji kinerja 2018.
Menkumham berharap lima poin yang diusung sebagai Deklarasi Janji Kinerja tersebut tidak sekadar diucapkan melainkan diimplementasikan sepanjang 2018.
"Tahun ini merupakan tahun keempat dalam kerangka pembangunan jangka menengah sekaligus tahun politik," katanya, Senin (8/1/2018).
Pertama, Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta menjaga netralitas dan bebas dari paham politik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Kedua, berkenaan dilaksanakannya IMF World Bank Annual Meetings 2018, Menkumham meminta Kanwil yang menjadi lokasi kegiatan agar pro aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat guna mendukung suksesnya acara tersebut.
Ketiga, ASN Kemenkumham diharapkan melaksanakan reformasi birokrasi melalui implementasi delapan area perubahan secara konsisten. Yasonna berharap tahun ini ada satuan kerja atau UPT di lingkungan Kemenkumham yang meraih Wilayah Zona Bebas Korupsi dan Wilayaha Birokrasi Bersih dan Melayani .
"Ini penting bagi kita, karena adanya WBK dan WBBM menjadi bukti bahwa jajaran Kemenkumham berkomitmen untuk berkinerja lebih baik, efisien dan efektif," tambahnya.
Keempat, meningkatkan budaya kerja yang mendukung layanan publik. Tahun ini, Ombudsman RI mengevaluasi layanan publik dengan fokus utama pada layanan permasyarakatan dan imigrasi.
Kelima, fokus pada pelaksanaan tugas fungsi dengan memperhatikan output, outcome, dan dampak yang dihasilkan.
Menutup Deklarasi Janji Kerja 2018 di sela-sela apel pagi, Menkumham mengatakan peningkatan kinerja dijadikan juga pembuktian dan tantangan dari publik untuk memberikan pelayanan yang optimal.
