Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Konsumen PT Kapuk Naga Indah Laporkan BPSK ke Ombudsman

Sebelumnya, pihaknya telah melaporkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ke Ombudsman terkait dengan pemanggilan pemohon yang terlalu lama dari pemasukan dokumen.
Dimas Novita Sari
Dimas Novita Sari - Bisnis.com 04 Januari 2018  |  13:40 WIB
Konsumen PT Kapuk Naga Indah Laporkan BPSK ke Ombudsman
Reklamasi Teluk Jakarta Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Sembilan konsumen pengembang properti PT Kapuk Naga Indah melaporkan  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Ombudsman RI.

Kuasa hukum sembilan konsumen (pemohon) Rendy Anggara Putra dari kantor hukum RAP & Co mengatakan laporan ini merupakan yang kedua kalinya atas sengeketa pembelian properti tersebut.

Sebelumnya, pihaknya telah melaporkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ke Ombudsman terkait dengan pemanggilan pemohon yang terlalu lama dari pemasukan dokumen.

“Kami laporkan kembali BPSK karena mereka memberhentikan perkara kami karena pihak termohon tidak bersedia diperiksa,” ujarnya, Kamis (4/1).

Padahal, lanjutnya, kewenangan BPSK ialah hanya menolak atau menerima aduan, bukan menutup kasus yang sedang berjalan. Hal ini membuat para pemohon kecewa.

Kekecewaan pemohon juga bertambah karena proses di BPSK belum mencapai pemeriksaan bukti-bukti yang disertakan.

“Ini belum diperiksa tapi sudah diberhentikan. Maka dari itu kami laporkan pelayan publik yang tidak sesuai ini,” jelas Rendy.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyebutkan pengembang properti PT Kapuk Niaga Indah diduga melanggar dua peraturan perundang-undangan.

Komisioner BPSK DKI Jakarta Johanes Tobing mengatakan PT Kapuk Niaha Indah (PT KNI) diduga melanggar Pasal 9 UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal itu berbunyi pelaku usaha dilarang mempromosikan barang atau jasa secara tidak benar dan seolah menawarkan sesuatu yang belum pasti.

"Pasal ini menjadi dasar gugatan para konsumen pembeli unit rumah dan rukan [rumah kantor] di Golf Island Pulau D, teluk reklamasi Jakarta," katanya di gedung BPSK, Jumat (29/12/2017).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Nasib Reklamasi Teluk Jakarta
Editor : M. Taufikul Basari
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top