Kabar24.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan lahan seluas 2,5 hektare pada kawasan Center Point of Indonesia (CPI) kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk penciptaan lahan terbuka hijau.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan lahan tersebut selanjutnya diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mendirikan ruang publik yang memungkinkan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas.
"BPJS Ketenagakerjaan akan membangun taman, serta beberapa fasilitas umum lainnya untuk penunjang. Mereka ada program, dan kami punya lahan di CPI yang memang peruntukannya bagi publik," ujarnya dalam keterangan resmi pada Selasa (20/11/2017).
Jalinan kerja sama pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) pada kawasan CPI itu tertuang dalam nota kesepahaman antara Pemprov Sulsel dan BPJS Ketenagakerjaan.
Sejauh ini, Pemprov Sulsel telah memiliki lahan seluas 12,1 hektare di CPI dan bakal bertambah sekitar 50 hektare setelah tahapan reklamasi tahap pertama dirampungkan oleh kontraktor rekanan dari Ciputra Group.
Syahrul menjelaskan khusus untuk pendirian ruang publik berbasis RTH seluas 2,5 hektare segera dilakukan BPJS Ketenagakerjaan mulai Desember 2017 dan diharapkan rampung pada Maret 2018.
Baca Juga
Dengan demikian, penciptaan RTH berjalan simultan dengan tahapan reklamasi yang tengah dilakukan oleh kontraktor rekanan asal Belanda, Boskalis International.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan pembangunan ruang publik di CPI itu merupakan bentuk dukungan terhadap penambahan RTH pada beberapa kota di Tanah Air, termasuk Makassar.
Menurut dia, alokasi dana mencapai Rp5 miliar dari pos CSR BPJS Ketenagakerjaan dimanfaatkan guna mendukung pembanguna ruang publik di CPI tersebut.
"Hitung-hitungan awal kami sekitar Rp5 miliar, tetapi tentu besar kemungkinan nilainya bertambah. Karena selain taman, ada beberapa fasilitas lainnya akan kami bangun. Desainnya tengah finalisasi," ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Agus, ruang yang dibangun itu juga bakal dimanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk menggencarkan sosialiasi kepada masyarakat perihal manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sebagai informasi, kepesertaan di Sulsel masih berada pada rasio yang relatif bekuk optimal di mana baru sekitar 15.000 perusahaan serta sekitar 200.000 pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
