Penggeledahan Rumah Setya Novanto, IPW: Setnov Gagal Adu Domba Polri-KPK

Indonesia Police Watch menilai penjemputan Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pada Rabu (15/11/2017) malam di kediamannya menunjukkan kekompakan yang tinggi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI dalam hal pemberantasan korupsi.
Juli Etha Ramaida Manalu | 16 November 2017 13:35 WIB
Sejumlah anggota polisi berjaga di kediaman Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/11/2017) malam. Sejumlah penyidik KPK mendatangi kediaman Novanto setelah dia mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka kasus KTP elektronik. - Antara/Galih Pradipta

Kabar24.com, JAKARTA - Indonesia Police Watch menilai penjemputan Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pada Rabu (15/11/2017) malam di kediamannya menunjukkan kekompakan yang tinggi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI dalam hal pemberantasan korupsi.

Ketua Presidiun IPW Neta S. Pane menyebutkan pihaknya memberi apresiasi pada sikap tegas Polri yang memberi dukungan penuh kepada KPK dalam melakukan penggerebekan ke rumah Setya Novanto dan sikap tegas itu didukung oleh undang-undang.

"Soliditas ini menunjukkan bahwa Ketua DPR itu gagal mengadu domba Polri-KPK melalui kasus pelaporan terhadap dua pimpinan KPK ke Kepolisian beberapa waktu lalu," kata Neta dalam keterangan tertulis, Kamis (16/11/2017).

Dia melanjutkan, soliditas antara Polri dan KPK ini harus terus dilanjutkan untuk memburu Setya Novanto hingga tertangkap. Sebab, bagaimana pun Ketua DPR itu menurut Neta terang-terangan mengangkangi hukum, tidak taat hukum, dan berusaha melecehkan hukum.

"Sikap Novanto yang mengabaikan panggilan KPK adalah sebuah sikap arogan yang ingin mempertontonkan kepada publik bahwa dirinya sangat kebal hukum. Sikap melecehkan KPK dan Polri itu juga dipertontonkan Novanto dengan cara menghilang dari rumahnya saat hendak dijemput paksa," tambahnya.

Untuk itu, menurut Neta, tidak ada cara lain bagi KPK dan Polri selain menjadikan Setya Novanto sebagai DPO.

KPK dan Polri harus membuat target dalam dua hari Setya Novanto tertangkap dan langsung ditahan karena sudah mempersulit proses pemeriksaan.

"Siapa pun di depan hukum keberadaannya sama. Rakyat biasa atau pun Ketua DPR jika melakukan pelanggaran hukum harus diperlakukan sama," katanya.

Dia menambahkan bahwa kasus Novanto merupakan kasus terburuk bagi lembaga legislatif karena ketuanya tidak patuh hukum dan cenderung melecehkan hukum saat dipanggil aparatur hukum dalam kasus korupsi.

Cara-cara yang dilakukan Novanto ini, ujar Neta, harus dilawan segenap rakyat Indonesia karena bisa mematikan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Sebelumnya, Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Syafruddin juga menegaskan soal soliditas hubungan Polri dan KPK.

Hal itu disampaikan Syafruddin ketika ditanya soal dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh polisi terkait kasus yang menyeret nama dua pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Dia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengadu domba kedua institusi penegak hukum tersebut.

"Yang pertama jangan ada pihak-pihak yang mau mengadu domba antara KPK dan Polri...saat ini Polri dan KPK solid dalam menegakkan hukum, khususnya di bidang pemberantasan korupsi. Jangan ada pihak!" tegas Syafruddin, Senin (13/11/2017).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
setya novanto, korupsi e-ktp

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top