Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah terus berupaya mengurangi angka kemiskinan di Papua.
Jika dikalkukasi, Wapres mengatakan total alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Papua menyentuh Rp100 triliun atau terbesar bila dibandingkan dengan daerah lain.
Alokasi dana pemerintah pusat tersebut termasuk anggaran untuk pembangunan dari berbagai kementerian, subsidi sampai dana transfer daerah.
Kendati demikian, dia mengharapkan masyarakat Papua turut proaktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan seperti lebih giat dalam bekerja atau menggalakkan kewirausahaan untuk meningkatkan pendapatan.
"Kemiskinan itu akan diselesaikan, akan dikurangi atau dibantu dengan cara upaya pemerintah dan upaya masyarakat sendiri, tidak mungkin hanya pemerintah," katanya, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (14/11/2017).
Dia melanjutkan, "Jadi masyarakat Papua tentu harapannya dia berusaha berkebun, berusaha lain-lainnya, menjadi pengusaha supaya timbul pendapatan yang lebih banyak lagi. Kalau hanya mengharapkan anggaran pemerintah, itu sudah terbesar."
Baca Juga
Oleh karena itu, Wapres membantah anggapan bahwa penyanderaan 1.300 warga Timika, Papua oleh kelompok bersenjata disebabkan oleh pembangunan yang masih tertinggal.
Adapun, dia meminta Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia mengupayakan segala cara untuk menyelamatkan 1.300 warga Papua yang disandera di Desa Kimberly dan Desa Banti, Tembagapura, Papua, tersebut.
"Polisi dan TNI sudah mengusahakan untuk menyelesaikan masalah itu secara persuasif. Itu hal pertama. Tetapi, kalau tidak dicapai, tentu pemerintah harus mementingkan kepentingan rakyat yang lebih besar. Jadi harus tegas juga," jelasnya.
