Kabar24.com, JAKARTA - Badan Pengusahaan (BP) Batam memproyeksikan arus investasi bakal mengucur deras sejalan dengan upaya menghilangkan ketidakpastian akibat dualisme pengelolaan.
Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pihaknya telah meneken kesepakatan bersama dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan penyelenggaraan pelabuhan di Batam.
Dalam kesekapatan itu, Kemenhub akan berwenang dalam aspek regulator kepelabuhan sedangkan BP Batam berwenang dalam pengusahaan pelabuhan.
"Saat ini ekonomi Batam turun karena adanya ketidakpastian akibat dualisme, padahal kepastian sangat penting bagi pengusaha. Saya yakin setelah kesepakatan bersama ini ada pergerakan sangat positif untuk ekonomi Batam," ujarnya di Jakarta pada Selasa (14/11/2017).
Sebagaimana diketahui, Batam telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas sejak 1973 dan dikelola oleh badan khusus bernama Otoritas Batam. Fungsi Otoritas Batam kini digantikan BP Batam. Kewenangan BP Batam antara lain mencakup penyediaan lahan, pengusahaan pelabuhan, dan pengusahaan bandara.
Dalam catatan Bisnis.com, hingga paruh pertama 2017, pertumbuhan ekonomi Batam hanya 2%, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional di level 5%. Tahun ini BP Batam membidik realisasi investasi US$571 juta atau naik 21,23% dari realisasi pada 2016 sebanyak US$471 juta.
Baca Juga
Lukita menambahkan pihaknya kini menunggu penerbitan peraturan pemerintah yang bakal menjadi landasan hukum penyelenggaraan pelabuhan di Batam. Adapun kesepakatan bersama yang diteken dengan Kemenhub menjadi dasar bagi penyusunan rancangan peraturan pemerintah.
Dia menambahkan pengembangan Batam bakal diarahkan sesuai dengan bisnis yang berkembang dalam tren global.
Infrastrutur Batam, menurut Lukita, sudah memadai sehingga bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk membenamkan modal di pulau yang berhadapan langsung dengan Singapura itu. "Kami juga ingin mengembangkan industri digital dan pariwisata karena alam Batam juga indah."
