Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kriminalisasi Pimpinan KPK: Agus Rahardjo Sudah 2 Kali Dipolisikan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2016-2021 mulai diterpa badai dugaan kriminalisasi sebagaimana kepemimpinan dua periode sebelumnya, dalam kasus dugaan pemalsuan surat perpanjangan pencekalan Setya Novanto.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 08 November 2017  |  21:59 WIB
Ketua KPK Agus Raharjo (tengah) bersama Mantan Ketua KPK Abraham Samad (kiri) dan Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memberikan keterangan usai menggelar pertemuan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (31/10). - ANTARA/Wahyu Putro A
Ketua KPK Agus Raharjo (tengah) bersama Mantan Ketua KPK Abraham Samad (kiri) dan Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memberikan keterangan usai menggelar pertemuan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (31/10). - ANTARA/Wahyu Putro A

Kabar24.com, JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2016-2021 mulai diterpa badai dugaan kriminalisasi sebagaimana kepemimpinan dua periode sebelumnya, dalam kasus dugaan pemalsuan surat perpanjangan pencekalan Setya Novanto.

Upaya mempidanakan pimpinan KPK periode ini bukan kali ini saja terjadi. Pada Oktober lalu, Madun Hariyadi yang beralamat di Cipayung Jakarta Timur, melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo terkait dugaan korupsi ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri.

Dalam pengaduan itu, pelapor menduga terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan beberapa pekerjaan, yakni pengadaan perangkat teknologi informasi senilai Rp7,8 miliar, radio trunking senilai Rp37,7 miliar, jasa W6 dan W5 mesin induk MTU beserta suku cadangnya senilai Rp39,3 miliar.

Tidak itu saja, pengerjaan lainnya yang turut dilaporkan adalah pembanguan ISS dan BAS di Gedung KPK menggunakan APBN 2016 senilai Rp25,4 miliar, pembangunan sistem keamaman teknologi informasi juga berasal dari APBN 2016 senilai Rp14,7 miliar, perangkat sistem layanan berbasis lokasi dari APBN 2016 senilai Rp14,3 miliar serta pembangunan jaringan infrastruktur eksternal juga senilai Rp14,3 miliar.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut diduga telah terjadi konspirasi dan permufakatan jahat oleh perusahaan-perusahaan konsorsium yang diduga dibekingi oleh Agus Rahardjo selaku pemegang anggaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK vs Polri
Editor : Andhika Anggoro Wening

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top