Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkokrasi (PANRB) Asman Abnur mengharapkan semakin banyak instansi yang bergabung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga diminta untuk mengisi mengisi slot di Mal Pelayanan Publik, sehingga pelayanan dari semua instansi pemerintahan terintegrasi.
Menurutnya, jika BPOM sudah bergabung, pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin mengenai produknya tidak perlu datang ke kantor BPOM, cukup datang ke Mal Pelayanan Publik ini.
"Kami ingin dorong sistem pelayanan publik yang terpadu. Kalau Ibu bisa hadirkan pelayanan di Mal Pelayanan Publik itu, tentu sangat bagus,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/11/2017).
Penny K Lukito, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan menuturkan BPOM sejauh ini telah memperkuat pengawasan terhadap jajarannya. “Kami terima masukan dari mana pun. Kami juga akan evaluasi registrasi. Apalagi kita sudah memperkuat pengawasan,” tambahnya.
Adapun, sejauh ini Mal Pelayanan Publik telah hadir di berbagai kota besar seperti DKI Jakarta, Banyuwangi, dan Surabaya. Mal Pelayanan Publik mengusung pelayanan terpadu dalam satu gedung.
Masyarakat bisa mengurus segala jenis perizinan, mulai dari perpanjangan SIM dan STNK, urusan pertanahan, membuat paspor, juga BPJS. Selain itu, dalam mal ini masyarakat juga mengurus urusan bank dan perpajakan.
Sejauh ini, beberapa instansi yang telah masuk dalam Mal Pelayanan Publik antara lain kepolisian, Kementerian Agama, Imigrasi, perbankan, dan berbagai instansi pemerintah lainnya dan lain-lain.
