Bisnis.com, JAKARTA – Tepat 20 Oktober, 3 tahun yang lalu, Joko Widodo resmi dilantik sebagai Presiden ke-7 Indonesia. Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam memimpin Tanah Air.
Pada tahun ketiga, pemerintah Kabinet Kerja mulai lebih memberi penekanan pada pemerataan yang berkeadilan, setelah dua tahun sebelumnya secara berurutan mengambil fokus pada pembangunan pondasi dan percepatan pembangunan.
Dalam dokumen ‘Capaian 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla’ dari Kantor Staf Presiden, pemerintah menetapkan empat aspek utama dalam mewujudkan pemerataan. Keempatnya tercermin dalam pengelolaan fiskal.
“Sehingga, komitmen pemerintah untuk menciptakan pemerataan benar-benar nyata,” tulis pemerintah dalam dokumen tersebut, seperti dikutip pada Jumat (20/10/2017).
Dalam pengelolaan fiskal, terutama alokasi anggaran APBN, pemerintah mulai memberikan porsi transfer daerah dan dana desa sebesar 36,8%. Porsi ini sedikit lebih besar dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sekitar 36,7%. Sementara, alokasi belanja non K/L mencapai 26,5%.
Adapun, empat aspek pemerataan tersebut yakni pertama, pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Kedua, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif. Ketiga, pembangunan kewilayahan. Keempat, politik, hukum, keamanan, dan kebudayaan.
