Kabar24.com, JAKARTA – Pembawa acara kenamaan Hollywood, Jimmy Kimmel, menyerukan undang-undang persenjataan yang lebih ketat di Amerika Serikat (AS) pasca penembakan brutal di Las Vegas, Nevada, akhir pekan lalu.
Secara emosional, Kimmel menggunakan waktu selama 10 menit dalam segmen monolog acara televisinya pada Senin malam waktu setempat menggambarkan duka para keluarga korban akibat aksi penembakan paling mematikan dalam sejarah AS modern tersebut.
“Terlalu berat untuk melihat bahwa semua keluarga korban harus hidup dengan rasa sakit ini selamanya karena perbuatan seseorang dengan kekerasan dan pemikiran gila yang mengumpulkan senjata dan menggunakannya untuk menembak orang-orang,” ungkap Kimmel, seperti dikutip dari laman Business Insider, Rabu (4/10/2017).
-600x400_59d42760ceeac.jpg)
Kimmel kemudian menghabiskan sebagian besar monolognya untuk membahas topik pengendalian senjata serta mengingatkan gagalnya penerapan sejumlah undang-undang pengendalian senjata federal baru-baru ini.
“Ketika seorang pria berjenggot menyerang kita, semua sambungan telepon disadap, larangan perjalanan diterapkan, dan tembok-tembok didirikan. Kita melakukan setiap tindakan pencegahan yang mungkin untuk memastikan hal itu tidak akan terjadi lagi,” kata Kimmel.
“Tapi ketika seorang warga Amerika membeli senjata dan membunuh warga Amerika lainnya, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya.”
Dalam pernyataan selanjutnya, Kimmel dengan berani merujuk pada para pemimpin partai Republik yakni Presiden Donald Trump, Ketua DPR Paul Ryan, dan Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell.
Mereka dikatakan tidak akan mengambil tindakan pengendalian senjata karena langkah itu akan merugikan kelompok pendukung hak-hak senjata seperti National Rifle Association.
Dengan sinis, Kimmel mengucapkan terima kasih atas keprihatinan dan doa yang disodorkan oleh mereka. “Mereka harus berdoa agar Tuhan mengampuni mereka karena membiarkan lobi senjata menjalankan negara ini.”
Aksi brutal seorang pria bersenjata di Las Vegas pada Minggu malam (1/10) waktu setempat menjadi potret penembakan paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat (AS). Sedikitnya 59 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 520 orang terluka.
Pelaku yang kemudian diidentifikasi bernama Stephen Paddock berusia 64 tahun melancarkan rentetan peluru dari senjatanya di sebuah ruangan di lantai 32 Mandalay Bay Hotel and Casino kepada kerumunan penonton festival musik country di dekatnya
Pasca serangan tersebut, kubu Demokrat memperbarui tuntutan undang-undang senjata yang lebih ketat. Adapun kubu Republik memanjatkan doa dan keprihatinan namun tidak menunjukkan tanda-tanda mendukung undang-undang tersebut.
“Seluruh negeri bersatu dalam kegoncangan, ucapan duka cita dan doa kami,” tutur Ketua DPR AS Paul Ryan yang datang dari Partai Republik, dalam pernyataannya, seperti dikutip dari Reuters (Selasa, 3/10/2017).
Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell, juga seorang Republikan, memimpin doa sesaat setelah aksi paling mematikan tersebut serta mendesak adanya masa berkabung nasional.
Aksi penembakan massal yang terus-menerus terjadi telah mendorong seruan serupa agar pihak Kongres bertindak untuk undang-undang senjata yang lebih ketat.
Namun yang terlihat selama ini hanyalah perdebatan Partai Republik dan beberapa pihak Demokrat mengenai pelanggaran hak untuk menyandang senjata seperti yang terkandung dalam Amandemen Kedua Konstitusi AS.
Ketika ditanyai mengenai kemungkinan bahwa Presiden Donald Trump sekarang akan mendukung undang-undang senjata yang lebih ketat, juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang dapat didiskusikan dalam beberapa hari mendatang.
“Yang pasti pemerintah tidak akan menginginkan undang-undang yang dibuat akan gagal untuk menghentikan hal-hal semacam ini terjadi,” kata Sanders.
Dalam wawancara bulan lalu dengan Associated Press mengenai langkah-langkah untuk mengurangi kekerasan senjata, Ryan mengatakan banyak penembakan massal dilakukan oleh orang-orang dengan gangguan jiwa dan oleh karenanya perlu memastikan dana federal untuk mengatasi isu tersebut.
“Tapi jika Anda mengatakan bahwa kubu Republik di Kongres akan menyalahi hak Amandemen Kedua, kami tidak akan melakukan hal itu,” kata Ryan.
