Kabar24.com, JAKARTA—Ketua Generasi Muda Partai Ahmad Doli Kurnia mengkritisi keras perseteruan DPR melalui Pansus Hak Angket terhadap KPK dengan lembaga antirasuah tersebut.
Dia mengatakan, sejak awal pihaknya sudah menyebut bahwa Pansus hadir bukan memperkuat KPK, tapi sebagai bentuk perlawanan kepada lembaga antirasuah itu yang sedang mengusut kasus korupsi KTP berbasis leketronik dengan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun.
Kasus itu menurutnya melibatkan orang banyak terutama Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Saat ini pun, Setya sedang mengajukan praperadilan atas kasus tersebut.
“Kalau Setya Novanto lolos di praperadilan, Pansus akan makin berani menekan KPK. Setya Novanto ini membawa lonceng kematian KPK. Padahal KPK itu tidak sembarangan menetapkan tersangka dan pencekalan,” ujarnya, Jumat malam (15/9).
Oleh karena itu, saat ini ‘bola panas’ ada pada Presiden Joko Widodo. Presiden, kata dia, jangan membiarkan KPK dilemahkan.
Kader Golkar yang dipecat sepihak oleh DPP Golkar itu pun mengatakan, presiden harusnya sebagai kepala negara berperan lebih aktif karena saat ini ada lembaga negara yang berjalan sesuai undang-undang sedang digerogoti untuk dilemahkan.
“Sekarang, yang kami harapkan dari presiden bukan sekadar pernyataan tapi harus ada langkah konkret menyelematkan KPK dan memberantas korupsi,” ujarnya.
Dia menyebut, bagaimana Pansus bisa memperkuat KPK seperti yang diklaim anggota Pansus tapi pada prakteknya setiap hari menggerogoti lembaga independen tersebut.
Pansus, kata dia, hanya mencari-cari kesalahan KPK. Dia mengatakan, jika ingin memperkuat KPK kenapa hal itu tidak dilakukan DPR sejak dulu. Seperti saat timbulnya kasus korupsi sumberwaras.
“Kenapa baru ada Pansus setalah Setya Novanto jadi tersangka. Nanti KPK hanya jadi supervisor pemberantasan korupsi, minimal itu yang akan direkomendasikan Pansus. Setelah dilihat tidak ada guna, karena kewenangan KPK diserahkan lagi ke kepolisian dan kejaksaan, tidak mustahil KPK dibubarkan,” ujarnya.
Sebelumnya, GMPG gencar menyuarakan reformasi di tubuh partai berlambang beringin tersebut pasca Setya Novanto ditetapkan tersangka oleh KPK.
Karena hal itu, Doli dipecat dari keanggotaan partai. Dia mengklaim pemecatan bersifat maladministrasi karena tidak sesuai aturan partai. Pemecatan pun menurutnya hanya dilakukan Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.
