Kabar24.com, JAKARTA—Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Donal Fariz mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengambil langkah konkret terhadap masalah yang dihadapi KPK.
KPK saat ini sedang berhadapan dengan Pansus Hak Angket DPR yang dinilai ICW ingin melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
“Polemik ini akan kembali pada presiden untuk keputusan final. Kasus mantan pimpinan KPK Bibit-Candra, polemik Djoko Susilo pun presiden yang turun tangan. Saya kurang setuju kalau ini disebut presiden ranah legislative,” katanya, Jumat malam (15/9).
Dia menilai, presiden terjebak permainan Pansus, padahal ICW pernah memberikan saran di awal Pansus terbentuk agar presiden langsung mengambil tindakan tegas dengan tidak menyetujui sikap instrumen dewan tersebut.
Tindakan konkret tersebut, lanjut dia, bisa dilakukan dengan tindakan tegas saat ada wacana KPK dilaporkan dewan ke kejaksaan agung atau pun penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan
Saat ini, kata dia, presiden bisa menekan partai yang ‘mengendalikan’ Pansus tersebut untuk tidak mengeluarkan rekomendasi yang akan melemahkan KPK dan memberatkan langkah pemerintah dalam memberantas korupsi ke depan.
Terlebih, partai pendukung Pansus adalah penyokong pemerintah dan bukan oposisi. Di sisi lain Donal menyebut, jika Pansus terus melemahkan KPK, publik bisa menjatuhkan ‘hukuman’ dengan tidak memilih partai tersebut pada pemilu mendatang.
“Kepada publik hukuman dijatuhkan bagi parpol pendukung angket dengan mekanisme yang ada. Kami menagih janji komitmen presiden menguatkan KPK,” ujarnya.
