Bisnis.com, JAKARTA - Simpati terhadap nasib etnis Rohingnya yang mendapat persekusi dari militer Myanmar terus bermunculan dari berbagai kalangan.
Wakil Sekjen GP Ansor Mahmud Syaltout dalam keterangan resminya menyatakan telah membaca laporan UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) – 2017 yang menunjukkan 60 ribu lebih etnis Rohingya merasa terancam pergi menyelamatkan diri dari daerah konflik.
"GP Ansor menilai bahwa ini merupakan tragedi kemanusiaan terparah di kawasan Asia Tenggara saat ini, dan menduga keras ini dilakukan oleh tangan Negara, baik aparat militer, keamanan, kepolisian maupun pemerintahan Myanmar, setidaknya didasarkan pada laporan pengindraan secara satelit oleh UNOSAT maupun HRW," katanya Sabtu (2/9/2017).
Mahmud menilai tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya merupakan konflik geopolitik, khususnya pertarungan kuasa dan kekuasaan (yang tak seimbang) di daerah Arakan – Rakhine, yang dihuni mayoritas etnis Rohingya, dengan dugaan kuat didasarkan pada perebutan secara paksa tanah dan sumber daya, khususnya minyak dan gas.
"Kami juga menyadari bahwa penyelesaian kasus Rohingya akan menjadi sulit, terlebih melihat banyaknya pihak, negara dan korporasi yang berkepentingan terhadap penguasaan aset, kapital maupun sumber daya di daerah-daerah di mana saudara-saudara kita etnis Rohingya sebelumnya dan/atau saat ini tinggal " imbuhnya.
Oleh karena itu, mereka meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih aktif bersuara dan memimpin aliansi mitra dialog dan diplomasi hak asasi manusia (Human Rights Diplomacy) mengingat posisi Indonesia yang cenderung netral dari kepentingan geopolitik di wilayah tersebut, sebagai negara terbesar di kawasan; dan secara tegas dalam konstitusi menghendaki agar penindasan di muka bumi harus dihapuskan.
"Kami juga mengajak organisasi kepemudaan dan masyarakat Indonesia lainnya, untuk melakukan aksi solidaritas kemanusiaan dan misi bantuan kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita etnis Rohingya, serta melakukan secara lebih aktif lagi People-to-People Diplomacy di kawasan, dengan tentu saja dengan kesadaran agar konflik geopolitik di Myanmar itu tidak diimpor ke negeri kita," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
