Bisnis.com, JAKARTA--Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan aparatur pemerintah harus berkomitmen untuk melawan hoax yang kerap beredar di tengah masyarakat.
Pramono menyampaikan, berita bohong dan fitnah tidak boleh diterima begitu saja oleh masyarakat. Menurut dia, setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar.
“Pemerintah Jokowi -JK dengan tegas telah menyatakan bahwa demokrasi di dunia maya tidak boleh dibungkam," kata Pramono, Selasa (22/8/2017).
Dia mengatakan, aparatur pemerintah juga perlu menguasai kemampuan mengelola media sosial yang tidak terlalu kaku tetapi tetap memiliki patokan.
Dia mencontohkan media sosial milik Presiden, Menteri Keuangan dan Menteri Sosial yang memiliki banyak follower.
“Jadi ini ternyata dapat berpengaruh dan efektif dalam penyebarluaskan kebijakan pemerintah,” ujar Pramono.
Baca Juga
Dalam menyampaikan kebijakan pemerintah, menurut Seskab, aparatur terkait perlu berubah dan tidak lagi menonjolkan sisi kehumasan seperti zaman dahulu.
“Cara menyampaikan informasi harus smart, jelas dan lugas dan tidak kaku. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami informasi itu dengan baik,” tutur Pramono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1683794278.jpg?w=348&h=261)
