Kabar24.com, JAKARTA-Konflik kekerasan berbasis radikalisme keagamaan yang belum lama ini menimpa kota Marawi, Provinsi Lanao del Sur di pulau Mindano, Filipina, jangan sampai terjadi di Indonesia.
Direktur Institute for Public Analysis of Conflict (IPAC), Sidney Jones, mengatakan walaupun kemungkinan konflik ala Marawi, Filipina tidak cukup berpeluang terjadi di Indonesia,
“Namun, pemerintah Indonesia tetap mewaspadai pengulangan konflik atau dampak ikutannya. Kewaspadaan itu tetap saja diperlukan,” katanya dalam situs resmi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat (11/8/2017).
Menurutnya, pemerintah Indonesia dapat menarik pelajaran penting dari kasus konflik kekerasan berbaris radikalisme keagamaan yang terjadi kota Marawi, Provinsi Lanao del Sur, Filipina.
Jika memungkinkan, lanjutnya, perguruan tinggi keagamaan Islam seperti UIN, IAIN, dan STAIN dapat mengundang generasi muda Marawi untuk dididik dalam tradisi akademik Islam Indonesia yang moderat.
Dia dalam konferensi internasional bertemaa Southeast Asian Islam: Religious Radicalism, Democracy, and Global Trends yang diselenggarakan FISIP UIN Jakarta, menjelaskan batas geograsif Indonesia dan Filipin cukup dekat.
Baca Juga
Batas geografis yang cukup dekat itu memungkinkan terjadinya arus keluar masuk para ekstrimis, sehingga kewaspadaan sangat dibutuhkan mengingat adanya kemungkinan simpati atas dasar kesamaan ideologi radikal.
Sidney Jones mengungkapkan beberapa bulan terakhir ini kondisi Marawi, yakni kota Muslim dan sekaligus ibu kota Provinsi Lanao del Sur di pulau Mindanao, Filipina, mengalami karut marut menyusul konflik kekerasan sejak 23 Mei 2017.
Kelompok militan Maute dan jihad Salafi Abu Sayyaf yang berafiliasi dengan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) atau Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) diduga mendorong pecahnya konflik kekerasan di kawasan Marawi.
Sejak konflik pecah, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mendeklarasikan darurat militer di seluruh Mindanao dan menggempur kelompok tersebut. Sulitnya medan dan adanya ekstrimis luar daerah yang masuk, maka darurat militer kembali diperpanjang hingga pertengahan Juli 2017.
“Konflik kekerasan itu menyisakan banyak kerugian dan korban jiwa, serta infratruktur publik dan pemukiman penduduk yang rusak, dan ribuan jiwa mengungsi atau terjebak di wilayah konflik itu,” ujarnya.
