Kabar24.com, JAKARTA – Pernyataan Hary Tanoesoedibjo yang menyebutkan Partai Perindo akan mendeklarasikan dukungan terhadap pencapres Jokowi pada Pilpres 2019 menjadi “kejutan “ tersendiri.
Beragam pertanyaan muncul terkait “rokade politik” taipan yang lebih dikenal dengan sapaan Hary Tanoe atau HT ini.
Meski pihak Perindo membantah ada motif tertentu di balik semua itu, pertanyaan soal sebesar apa udang yang ada di balik langkah Hary Tanoe sudah keburu bergulir.
Dekan Fisip Universitas Budi Luhur Fahlesa Munabari menilai semua itu tidak terlepas dari tipikal Hary Tanoe sebagai pengusaha yang terjun ke duania politik.
“Menurut saya HT adalah tipikal pebisnis-politisi yang sangat oportunis,” ujar pakar ilmu politik di Pusat Studi Komunikasi dan Keindonesiaan ini, Rabu (2/8/2017).
Dengan tegas Fahlesa menyebutkan bahwa HT selalu bisa melihat celah untuk kepentingan dirinya.
Baca Juga
Fahlesa juga menyebutkan bahwa sepak terjang HT di gelanggang politik nasional selama ini menunjukkan bahwa bos MNC ini berkarakter sebagai kutu loncat.
Seperti diketahui, pertama kali terjun langsung ke gelanggang politik praktis, HT bergabung dengan Partai Nasional Demokrat besutan Surya Paloh. Bergabung saat Partai NasDem sudah bergerak, tak tanggung-tanggung, HT langsung mendapat posisi sebagai ketua dewan pakar.
Namun, relasi politik HT dan Surya Paloh di NasDem tak berlangsung lama. Pecah kongsi dengan Surya Paloh, HT meninggalkan NasDem, lantas bergabung bersama Wiranto di Partai Hati Nurasi Rakyat.
Namun, itu pun tidak bertahan hingga kemudian HT meninggalkan Hanura untuk membentuk Partai Perindo.
Dengan rekam jejak seperti itu, wajar jika muncul analisis bahwa HT adalah pencari oportunitas.
Kasus Hukum
Fahlesa menambahkan, kali ini jurus merapat HT ke Jokowi bisa dikaitkan dengan kasus hukum yang dihadapi Ketua Umum Partai Perindo ini.
“Praperadilannya ditolak,” tambah Fahlesa.
“Merapat ke Jokowi adalah celah untuk “merayu” Jokowi agar membantunya dalam kasus dugaan ancaman SMS yang ditujukan ke Jaksa Yulian,” ujar Fahlesa menganalisa.
Walau pun Jaksa Agung berasal dari Partai NasDem, yang ditinggalkan Hary Tanoe, Fahlesa menilai “penguasaan” NasDem terhadap Kejagung tidak cukup menjadi alasan kuat bahwa HT akan dikalahkan. Syaratnya, asal HT mendapat dukungan dari kekuasaan.
Fahlesa menyebutkan pebisnis-politisi cenderung memainkan logika bisnis dalam panggung politik.
Terhadap kemungkinan tidak direspons sama sekali oleh Jokowi, Fahlesa menilai persoalannya terletak pada upaya manuver yang dilakukan HT.
“Saya lebih melihat ini sebagai manuver politik yang ditawarkan HT kepada Jokowi,” ujar Fahlesa saat ditanya kemungkin HT rugi dua kali, karena meninggalkan Prabowo dan Gerindra serta kemungkinan diabaikan Jokowi.
“Sebagai pebisnis-politisi, HT tetap masih menggantungkan asanya, dengan kata lain, posisinya saat ini terdesak oleh kasus ancaman SMS. Nah, logika bisnis akan berkata ‘lakukan sesuatu untuk mengurangi kerugian yang dialami’," urai Fahlesa.
“HT adalah konglomerat ... Dengan penguasaan yang besar terhadap media di Indonesia. Bola ada di Jokowi sekarang,” tambah Fahlesa.
Fahlesa menambahkan, semua akan sangat tergantung pada apakah PDIP butuh Perindo dan HT dalam panggung politik di saat Jokowi sedang ditekan oleh Gerindra dan Partai Demokrat, termasuk PAN.
“Apakah dengan merangkul HT, Jokowi mampu melawan aliansi SBY-Prabowo dan PKS serta Amien Rais? Itu kembali berpulang pada konsesi apa yang ditawarkan HT dalam hal ini.”
Perindo bisa diterima kalau memberikan dampak signifikan ke Jokowi dan PDIP. “Andai saja kita sudah lebih tahu terlebih dahulu konsesinya,” ujar Fahlesa.
“Konsesinya ini yang saya masih belum dapat meraba. Materi kah? Dalam bentuk apa? Tapi yang jelas haruslah signifikan,” ujar Fahlesa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
