Kabar24.com, JAKARTA -- Pemerintah diminta untuk serius melakukan kajian terhadap aspek tata ruang dan infrastruktur dalam wacana pemindahan Ibu Kota negara dari DKI Jakarta.
Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Heru Dewanto mengemukakan dengan persoalan Jakarta yang semakin ruwet, alternatif Ibu Kota baru tidak seharusnya hanya berhenti sebatas wacana.
Dikatakan, Jakarta hanya sanggup menampung 7,5 juta penduduk, sementara tinggal di Jakarta lebih dari 10,2 juta jiwa. Jumlah ini, lanjutnya, membengkak hingga 14,5 juta jiwa ketika di siang hari.
Heru memaparkan, pemindahan Ibu Kota negera harus memberikan solusi dalam mengurangi persoalan di Jakarta sekaligus sebagai upaya untuk mendistribusikan pusat kegiatan dari Jakarta dan Pulau Jawa ke daerah lain.
“Bila pemindahan Ibu Kota dimaksudkan untuk mengurai keruwetan Jakarta, maka tujuan bisa tidak tercapai bila Jakarta sendiri tidak melakukan pembenahan mendasar terhadap tata ruang dan infrastrukturnya,” katanya ketika ditemui, Senin (24/7/2017).
Lebih lanjut, Heru menyatakan, ibukota baru akan mengalami 'nasib' seperti Jakarta di kemudian hari bila kita tidak mampu melakukan perencanaan dan pembenahan mendasar pada tata ruang dan infrastruktur sejak awal.
Baca Juga
“Hasilnya harus dijaga secara konsisten dan berkelanjutan meski tidak mudah, karena jauh lebih sulit ketimbang membuat perencanaan,” ungkap Heru yang juga Presiden Direktur Cirebon Power.
Menurut Heru, apabila pemindahan Ibu Kota ini serampangan, menyimpang dari tujuan awal yakni mengurangi beban Jakarta dan mendistribusikan pusat kegiatan dari Jawa ke daerah lain, maka Indonesia bisa mempunyai dua kota megapolitan yang sama ruwetnya.
Di sisi lain, pemerintah harus mendorong keterlibatan pihak swasta dalam proyek besar ini. Sebab, tuturnya, untuk membangun infrastruktur ibukota alternatif membutuhkan anggaran yang sangat besar selain waktu pengerjaan yang memakan waktu lama.
Menilik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp1.750 triliun, total belanja negara dalam APBN 2017 mencapai Rp2.080 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp330 triliun atau 2,41% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Heru menekankan pentingnya swasta dilibatkan dalam setiap tahapan proses pemindahan ibukota karena pada saat ini pemerintah praktis tidak memiliki anggaran yang memadai.
