Kabar24.com, JAKARTA -- Partai Golkar terancam tidak memiliki wakil di DPR pada Pemilu 2019, karena berpotensi tidak bisa memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4%.
Demikian dikemukakan oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung dalam keterangannya kepada wartawan terkait hasil survei yang baru-baru ini dipublikasi.
Menurutnya, posisi Partai Golkar semakin terperosot dari hasil survei itu di antaranya disebabkan oleh status tersangka yang disandang oleh Ketua Umum Golkar Setya Novanto.
Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP dan kondisi itu, ujar Akbar, diyakini akan semakin memerosotkan suara partai berlambang pohon beringin pada pemilu 2019.
"Angka 4% itu artinya kalau misalnya partisipasi tidak bisa mendapatkan dukungan suara diatas 4 persen maka partai ini tidak akan berhak untuk mempunyai wakilnya di DPR," kata Akbar, Senin (24/7/2017).
Akbar mengungkapan dari hasil survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga terkemuka akhir bulan April atau awal bulan Mei, PDIP berada di nomor satu sekitar 20%. Bahkan Partai Gerindra nomor 2, sekitar 13 persen.
Baca Juga
"Dari hasil survei tadi itu Golkar 3,5%. Kalau 3,5% itu kan berarti Golkar dibawah 4% atau dibawah threshold. Seandainya ini kejadian pada pemilu 2019 yang akan datang berarti Golkar tidak punya wakil. Nah ini yang kami takutkan," ujar Akbar.
Supaya hal ini tak terjadi, kata mantan Ketua DPR ini, Partai Golkar harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki keorganisasian partai.
"Agar kita bisa memiliki jaminan bahwa kita bisa memegang kembali peranan para pemerintah, sehingga kita bisa meraih posisi setidak-tidaknya posisi dua besar,” ujarnya.
Kendati demikian dia berharap Golkar bisa menjadi pemenang kembali karena kita sudah menjadi pemenang tahun 2004.
Terkait kepemimpinan Novanto yang kini menjadi tersangka, Akbar mengingatkan perlunya pelaksana tugas ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar guna meningkatkan kepercayaan publik kepada partai sekaligus untuk persiapan Pemilu 2019.
