Kabar24,com,JAKARTA- International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID, menyelenggarakan lokakarya “Memperkuat Komitmen dan Rencana Aksi Kabupaten/Kota HAM” 19 -20 Juli 2017
Dalam rilis yang diterima, Kamis (20/7/2017), selain kegiatan itu, ada pula penandatanganan nota kesepahaman antara INFID dan Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatra Utara mengenai kerjasama pelaksanaan Kabupaten HAM.
Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo mengatakan, lokakarya ini dieksekusi guna meningkatkan pemahaman Kabupaten/Kota mengenai urgensi hadirnya Kabupaten/Kota HAM bagi warga dan pemerintah.
Harapannya, dengan adanya lokakarya ini, akan semakin banyak Kabupaten/Kota yang berkomitmen untuk menerapkan konsep Kabupaten/Kota HAM, seperti yang telah dilakukan oleh Kabupaten Wonosobo, Bojonegoro, Lampung Timur dan lain-lain.
Lokakarya dibuka oleh Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo, Direktur Instrumen HAM Kemenkumham Molan Tarigan, Ketua Komnas HAM Nurkholis, dan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo.
Dalam sambutan pembukaan, Eko Sulistyo mengatakan, “Perwujudan HAM yang dirasakan sehari-hari oleh warga negara, sesuai dengan Konstitusi dan berbagai perundang-undangan serta semangat otonomi daerah berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, Kabupaten dan Kota merupakan adalah garda depan pelaksanaan komitmen HAM pemerintah Indonesia.
Baca Juga
Bupati Pakpak Bharat Remigo Y Berutu menerangkan tentang keberhasilan kabupatennya sebagai penerima Kabupaten HAM dalam waktu empat kali berturut-turut.
Keberhasilan ini, lanjutnya, didukung oleh program-program milik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang ramah HAM seperti pembangunan jalan sampai ke ladang-ladang, pembangunan rumah layak huni, pendampingan anak dan perempuan untuk kasus KDRT. Pendidikan gratis juga diberikan oleh Pemkab Pakpak Bharat.
“Pendidikan adalah hak semua orang. Menurut saya, tidak boleh ada insan yang tidak mendapatkan pendidikan.” papar Remigo.
