Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Semua Anggota Fraksi PDIP Pastikan Hadiri Voting RUU Pemilu

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Utut Adianto memastikan seluruh anggota fraksinya ikut memberikan suara jika pengambilan keputusan dilakukan melalui voting lima isu krusial RUU Pemilu besok.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 19 Juli 2017  |  20:55 WIB
Semua Anggota Fraksi PDIP Pastikan Hadiri Voting RUU Pemilu
Ketua DPR Setya Novanto (kanan) menerima laporan Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7). - ANTARA/Mahesvari
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Utut Adianto memastikan seluruh anggota fraksinya ikut memberikan suara jika pengambilan keputusan dilakukan melalui voting lima isu krusial RUU Pemilu besok.

"Kan anggota kita ada 109. Itu kan mengumpulkan (semuanya) nggak mudah. Mereka kan tokoh ada kegiatan di daerah. (Tapi) kita pastikan mereka semua hadir besok," ujar Utut di Kompleks Parlemen, Rabu (19/7/2017). Utut menambahkan PDIP siap mengikuti paripurna, terutama kalau keputusannya diambil melalui voting.

"Sampai sekarang kita masih lobi-lobi. (Tapi) kalau memang harus voting, fraksi harus siap. Itu saja," ujarnya. Dia juga memastikan seluruh kader PDIP akan mematuhi keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang sikap partai terhadap RUU Pemilu.

"Kalau kami, dengan demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan IBu Mega. Jadi kalau perintahnya A ya A," kata Utut.

PDIP, lanjut Utut, terus melakukan pendekatan ke fraksi lain yang belum sejalan dengan keinginan pemerintah.

Sementara itu, Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy kembali menegaskan bahwa dari posisi lobi-lobi saat ini, kemungklinan besar opsi A akan menang kalau pada akhirnya langkah musyawarah dan mufata tidak dicapai sehingga voting dilaksanakan.

Dia mengatakan opsi A lebih mendekati usulan pemerintah dengan presidential threshold (PT) 20%-25%. Sedangkan komposisi parpol pendukung pemerintah juga lebih kuat dibandingkan dengan parpol yang berada di luar pemerintahan.

Sedangkan politisi Partai Gerindra, Nizar Zahro mengatakan Gerindra akan tetap konsisten untuk tidak menyetujui adanya presidential threshold atau akan memilih opsi B kalau terjadi voting. Menurutnya, PT tidak relevan dalam upaya pengembangan demokrasi karena hak seseorang untuk maju sebagai calon presiden dibatasi dengan menggunakan ambang batas tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Ruu pemilu
Editor : Martin Sihombing
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top