Bisnis.com, BALIKPAPAN - Pemerintah daerah diminta lebih serius untuk menggalang dana melalui penerbitan obligasi daerah.
Budi Hikmat, Chief Economist & Director for Investor Relation PT Bahana TCW Investment Management mengatakan selama ini rencana pemerintah untuk menerbitan obligasi daerah masih dalam wacana. Padahal, kenyataan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah likuiditas dukungan pemerintah pusat sangat terbatas.
"Indonesia sudah memperoleh investment grade dari S&P, maka tahun ini dan ke depannya sangat tepat menerbitkan obligasi daerah," ungkapnya di Balikpapan, Kamis (13/7/2017).
Untuk pembangunan daerah yang lebih kuat, katanya, solusi yang tepat adalah menerbitkan instrumen surat utang. Dia mengungkapkan investor akan tertarik berinvestasi dalam surat utang daerah bila peringkat dan return yang ditawarkan bagus dan meyakinkan.
Dalam tahap awal penerbitan, Budi menyarankan agar pemerintah daerah menjaminkankan aset dan butuh big push. Menurutnya, Kalimantan Timur sudah bisa melakukan penerbitan surat utang daerah untuk menopang pembangunan infrastruktur.
Budi menyebutkan Pemerintah Jawa Barat dan Jawa Timur sejak tahun lalu juga mengkaji rencana penerbitan obligasi daerah. Namun rencana tersebut masih belum direalisasikan oleh dua provinsi asal Pulau Jawa.
Untuk menerbitkan obligasi daerah, sambungnya, diperlukan kejelasan administrasi pemerintah dan politik yang aman. Dia menilai apabila hal tersebut bisa dipenuhi maka pemerintah daerah akan kredibel dan investor tertarik membeli instrumen tersebut.
Budi menuturkan sekitar 38% dari obligasi yang diterbitkan oleh korporasi di Indonesia diserap oleh investor asing. Selain itu, pemerintah juga harus gencar untuk mendorong masyarakat agar sadar investasi.
Menurutnya, bila masyarakat sudah sadar investasi maka pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi tidak perlu bergantung pada investor asing. Masyarakat di provinsi yang menerbitkan obligasi juga perlu terlibat dalam pembelian obligasi tersebut.
