Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

HAK ANGKET KPK : Gerindra Berbalik Arah. Karena Alasan Remote Control?

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Muhammad Syafii mengatakan partainya akhirnya mau mengirimkan perwakilan untuk masuk dalam struktur Pansus hak angket KPK karena patuh pada hukum sidang paripurna.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 18 Mei 2017  |  12:10 WIB
HAK ANGKET KPK : Gerindra Berbalik Arah. Karena Alasan Remote Control?
Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani melakukan interupsi kepada pimpinan untuk menolak hak angket KPK saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Bagikan

 

Kabar24.com, JAKARTA - Partai Gerindra yang semula tidak mendukung Hak Angket soal KPK kini berbalik arah.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Muhammad Syafii mengatakan partainya akhirnya mau mengirimkan perwakilan untuk masuk dalam struktur Pansus hak angket KPK karena patuh pada hukum sidang paripurna.

"Kami tegaskan kami tidak pernah melawan hukum. Keputusan paripurna adalah aturan hukum, dan apa yang sudah diputuskan secara hukum Gerindra pasti mematuhinya, jangan takut," ujar Syafii di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Syafii mengatakan, sebelumnya Gerindra memang menginginkan langkah lain di luar hak angket dalam upaya memperkuat KPK. Namun karena pengajuan hak angket KPK sudah diputuskan dalam sidang paripurna maka Gerindra akan mematuhinya dan akan mengirimkan perwakilan untuk masuk dalam Pansus.

"Kebetulan salah satu yang diutus adalah saya sendiri," ujar anggota Komisi III DPR RI itu.

Syafii menyatakan pengajuan hak angket KPK bukan lah upaya ingin menghabisi KPK, melainkan sebagai langkah DPR RI untuk memperkuat independensi KPK.

"Sekarang kan banyak yang menyimpang, penyadapan, OTT, ini ada apa. Kita takut remote control' KPK tidak lagi ada di tangan komisionernya. Maka kita harus masuk memperbaiki, ada apa, dan harus bagaimana, lalu penataannya seperti apa," jelas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Hak Angket KPK

Sumber : Antara

Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top