Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemenpan RB: Banyak Program di Daerah Tak Tepat Sasaran

Pemerintah mengklaim sebagian besar program di daerah tidak tepat sasaran, sehingga merugikan masyarakat dan pemborosan anggaran.
Pegawai Negeri Sipil/Antara
Pegawai Negeri Sipil/Antara

Bisnis.com, PADANG—Pemerintah mengklaim sebagian besar program di daerah tidak tepat sasaran, sehingga merugikan masyarakat dan pemborosan anggaran.

Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebutkan masih banyak program dan rencana kegiatan di daerah yang tidak tepat sasaran.

“Saya pastikan banyak program dengan kegiatan yang tidak nyambung. Bahkan ada kegiatan yang tidak mendukung program, sehingga menyebabkan pemborosan anggaran,” katanya di Padang, Jumat (28/4/2017).

Menurutnya, masyarakat dirugikan dengan banyaknya program pemerintah yang tidak menyentuh inti persoalan, sehingga sasaran pembangunan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia menuturkan Presiden Joko Widodo telah mengingatkan pemerintah daerah untuk mengefektifkan kegiatan yang lebih fokus, lebih efektif, dan terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

“Makanya, jangan ada lagi temuan program pembangunan bendungan. Tetapi irigasinya tidak ada, sawahnya juga tidak ada. Jangan lagi pakai prinsip yang penting proyeknya jadi. Tidak bisa lagi, program harus sejalan,” tuturnya.

Dia mengingatkan pemerintah untuk merencanakan dan menjalankan program secara tepat sasaran, bukan lagi mengejar realisasi penyerapan anggaran yang tinggi.

Sebab, kalaupun penyerapan anggaran mencapai 90%, tetapi dengan progam yang tidak jelas, maka anggaran yang dikeluarkan tidak menghasilkan apa-apa bagi masyarakat.

Asman mencontohkan program pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Seharusnya yang dilakukan adalah dengan menyediakan bibit unggul bagi petani, pemberian pupuk, dan pembinaan dalam proses pertanian.

“Ini malah kegiatan yang dilakukan menggelar seminar, studi banding, jadi ya tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Akibat kegiatan yang dilakukan tidak sinkron dengan program yang seharusnya dikerjakan, menyebabkan pemborosan anggaran dalam satu tahun mendekati Rp400 miliar.

Dia meminta kepada daerah harus lebih tegas kepada pegawainya untuk menyusun program yang jelas tujuan yang ingin dicapai dan mekanismenya dalam kegiatan dengan penerapan e-goverment, sehingga tidak terjadi lagi pemborosan.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Heri Faisal
Editor : Rahayuningsih
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper