Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo melemparkan kritik kepada para bawahannya yang kerap menghabiskan banyak waktu untuk mengurus Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Kritik itu dilontarkannya ketika memberikan sambutan saat Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) 2017 di Jakarta, Rabu (26/4/2017). Gelaran tersebut dihadiri gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia.
Kepala Negara menilai karena mengurus SPJ, pejabat negara tidak fokus merampungkan masalah di daerahnya dan menghambat pekerjaan lain. Kondisi ini menjadi beban administrasi negara.
"Masalah urusan SPJ saja yang lalu ada 44 prosedur. Saya tanya betul 44, tapi beranak jadi 114 prosedur. Itulah pusingnya kita," kata Presiden.
Kondisi ini terjadi tidak hanya di tingkat bupati dan wali kota, melainkan melanda gubernur, direktur jenderal di kementerian, hingga menteri.
"Kalau masing-masing provinsi, kabupaten, punya konsep berbeda, ya aturan dan sittem jadi sangat banyak dan tumpang tindih," tutur Presiden.
Presiden Joko Widodo mengatakan sudah meminta Menteri Keuangan untuk membuat sistem tunggal dalam memroses SPJ. Dengan begitu, waktu pengurusan SPJ lebih efisien dan bupati hingga menteri dapat lebih efektif bekerja. Menurutnya, saat ini prosedur pengurusan SPJ maksimal dua prosedur. "Kalau masih bertele-tele tolong sampaikan ke saya."
Tahun lalu pemerintah memutuskan untuk mengubah rezim SPJ dengan cara menyederhanakan SPJ di semua instansi dan lembaga negara.
