Kabar24.com, JAKARTA -- Dalam pembukaan acara Kongres Ekonomi Umat Tahun 2017 Sabtu (22/4/2017), Presiden Joko Widodo sempat menyinggung persoalan reshuffle menteri Kabinet Kerja.
Saat itu, Kepala Negara menyatakan menteri yang tidak mampu mencapai target dalam pekerjaannya, harus siap untuk digeser atau diganti posisinya.
Ditanyai usai menjadi keynote speech untuk penutupan acara yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan hal tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden.
Adapun, Kalla tidak menjawab secara lugas sudah adakah pembicaraan mengenai reshuffle kabinet dengan Presiden Jokowi.
"Itu hak prerogatif presiden, tergantung dnegan penilaian-penilaian," katanya usai penutupan Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Senin (24/4/2017).
Kalla mengatakan perihal mengukur kinerja menteri sepenuhnya merupakan urusan pemerintah.
Baca Juga
Pada pembukaan kongres, Jokowi memberi pesan kepada para menteri di Kabinet Kerja untuk mencapai target pekerjaannya, atau posisinya akan dipertimbangkan untuk digeser atau diganti.
Saat itu, dia memberi contoh target progra. pemerataan ekonomi yang tujuannya mengatasi ketimpangan dengan program redistribusi aset, reforma agraria dan kemitraan. Program tersebut merupakan tupoksi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
"Saya kerja memang selalu pakai target, pak menteri tidak pernah tanya ke saya, pak ini targetnya terlalu besar, itu urusan menteri, target itu harus selesai, kalau tidak selesai, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan lainnya, karena kalau tidak ada target konkret," ujarnya, Sabtu (22/4/2017).
Dalam dua kali reshuffle sebelumnya, Kepala Negara kerap melemparkan sinyal adanya reshuffle kabinet dalam beberapa kali pidatonya. Salah satunya persoalan dwelling time.
Persoalan itu akhirnya berujung pada dicopotnya Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Menko Maritim Indroyono Soesilo pada reshuffle kabinet pertama pada 2015 lalu.
