2018, Pemprov Jateng Tekan Kemiskinan Jadi 9%

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan dapat menekan angka kemiskinan menjadi 9% pada 2018. Adapun pada 2016 jumlah warga miskin di Jateng yang tersebar di 35 kabupaten dan kota mencapai 13,19% dari total populasi
Lingga Sukatma Wiangga | 21 April 2017 01:31 WIB
Bank Dunia kini mengakui keterbatasan indikator berdasarkan pendapatan. - Bisnis.com

Kabar24.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan dapat menekan angka kemiskinan menjadi 9% pada 2018. Adapun pada 2016 jumlah warga miskin di Jateng yang tersebar di 35 kabupaten dan kota mencapai 13,19% dari total populasi.

Untuk merealisasikan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta bupati dan wali kota melakukan “arisan” keberhasilan program untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. 

Terutama program percepatan penanggulangan kemiskinan, perbaikan infrastruktur, serta reformasi birokrasi.

“Kabupaten dan kota harus ‘arisan’ keberhasilan dan sekarang yang kita tunggu adalah program penanggulangan kemiskinan dan perbaikan infrastruktur,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Kamis (20/4/2017).

Saat ini Pemprov Jateng telah memberikan daftar warga miskin lengkap nama dan alamatnya. Selanjutnya, tugas masing-masing daerah mencari nama warga miskin tersebut, kemudian mengidentifikasi tingkat kemiskinan mereka, termasuk kategori miskin atau sangat miskin. 

“Sangat miskin itu dikasih apa, misalnya RTLH berapa jumlahnya dan berapa kebutuhannya. Misalnya, di Batang ada 12% [penduduk miskin] dan turun menjadi 11% saja, itu sudah ‘arisan’ [keberhasilan] ke Jateng, dan itu sangat bagus,” ujarnya.

Menyinggung praktik pungutan liar (pungli), lanjut dia, kewaspadaan di tingkat pemerintahan desa harus ditingkatkan terutama menyangkut program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). 

Menurutnya, kades dan perangkat desa jangan ikut mengurus Prona. Tidak sedikit kades dan perangkat desa tersangkut hukum karena terlibat dalam mengurus Prona. Mereka seringkali membuat program sendiri dengan tarif biaya beragam, kemudian rakyat melaporkan kepada yang berwajib. 

Tag : regional
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top