Demokrasi Semakin Dewasa, Money Politic Sudah Tidak Mempan

Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan bahwa sudah tidak saatnya lagi calon pemimpin menggunakan strategi politik uang (money politic) untuk meraih kemenangan karena demokrasi di Indonesia sudah semakin dewasa.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 21 April 2017  |  13:59 WIB
Demokrasi Semakin Dewasa, Money Politic Sudah Tidak Mempan
Warga memerlihatkan jarinya seusai menggunakan hak pilih pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, Rabu (19/4). - Reuters/Beawiharta

Kabar24.com, MEDAN — Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan bahwa sudah tidak saatnya lagi calon pemimpin menggunakan strategi politik uang (money politic) untuk meraih kemenangan karena demokrasi di Indonesia sudah semakin dewasa.

Hal itu disampaikan Mahyudin dalam kegiatan “Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan” di Pesantren Raudhatul Hasanah, Kota Medan, Sumatra Utara, Jumat (21/4/2017). Kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan itu diikuti sedikitnya 700 santri dengan menghadirkan para narasumber anggota MPR Hardi Susilo dan Bowo Sidik Pangarso.

Mahyudin mengatakan kedewasaan demokrasi di Indonesia terlihat dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang baru saja berakhir.

Menurutnya, dalam pesta demokrasi itu terlihat bahwa pilihan masyarakat terhadap seorang calon pemimpin tidak banyak terpengaruh dengan iming-iming uang.

“Jadi menggunakan money politic itu sudah tidak efektif. Masyarakat semakin cerdas,” ujarnya di depan para santri pesantren modern yang berdiri pada 1982 itu.

Mahyudin juga mengingatkan bahwa mereka yang ingin jadi calon presiden, calon gubernur maupun bupati/walikota, harus punya kemampuan pemimpin tanpa menipu masyarakat. Calon pemimpin, ujarnya, juga dipilih karena memiliki sifat yang baik dan tidak sombong.

Sedangkan pada sisi lain, masyarakat juga tidak ragu menjatuhkan pilihan terhadap calon pemimpin yang seagama dengan mereka.

 Menurutnya, tidak ada yang salah dengan pilihan tersebut karena memilih pemimpin berdasarkan agama juga bagian dari demokrasi.

Hanya saja dia mengingatkan hal yang tidak boleh dilakukan adalah mengintimidasi pemilih, apapun agamanya. Begitu juga dengan mengkafirkan orang karena dalam konteks negara berdasarkan Pancasila hal itu tidak boleh dilakukan.  

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
anies baswedan, Pilkada DKI 2017

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top