Bisnis.com, SEMARANG—Musyawarah rencana pembangunan 2018 Provinsi Jawa Tengah menghasilkan 18.076 usulan dengan nilai anggaran kurang lebih Rp17,53 triliun.
Belasan ribu usulan pembangunan tersebut datang dari 35 kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Usulan pembangunan itu datang dari sektor pembangunan nonfisik maupun fisik seperti infrastruktur jalan, fasilitas umum, hingga pengentasan kemiskinan di setiap wilayah.
Menanggapi hal itu, Pemprov Jawa Tengah melakukan identifikasi persoalan dan prioritas penanganannya. Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono mengatakan pembangunan Jateng 2018 mengarah pada enam prioritas, pertama penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
Kedua, penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro kecil untuk masyarakat miskin.
Ketiga, penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di dalam berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar. Keempat, penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan.
Kelima, pembangunan infrastruktur diarahkan pada pembantu pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.
“Serta [keenam] memrioritaskan pengurangan risiko bencana enam tata kelola pemerintahan kondusivitas dan demokratis. Demokratisasi diarahkan pada pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik,” katanya, seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Kamis (20/4).
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan pada pengentasan kemiskinan. Untuk penguatan penanggulangan kemiskinan, target pembangunan akan diarahkan antara lain pada jaminan kesehatan nonkuota sebanyak 327 ribu jiwa.
Hal itu dibarengi dengan target pemugaran rumah tidak layak huni yang mencapai 30.000 unit, serta perlindungan sosial melalui Kartu Jateng Sehat sebanyak 12,76 juta jiwa.
Selain pembangunan yang mengarah pada pengentasan kemiskinan, kata dia, berbagai perencanaan yang dinilai mampu membawa perubahan nyata juga menjadi fokus pemerintah dalam merumuskan program serta menyusun perencanaan pembangunan 2018.
Termasuk beragam program peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, pengurangan pengangguran, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.
“Oleh karena itu, investasi yang kita pilih yang mampu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Yaitu investasi padat karya seperti Kawasan Industri Kendal (KIK) yang sekarang tinggal tancap gas. Kawasan Industri di Cilacap itu juga mampu memberikan kontribusi investasi luar biasa,” ujar Ganjar.
Dia menyebutkan target makro ekonomi 2018 berdasarkan RPJMD 2013-2018, untuk sektor pertanian, nilai tukar petani dengan target 103,27%. Menurutnya ada banyak rumus yang harus dikelola guna meningkatkan kesejahteraan petani yang sebagian besar hanya memiliki lahan kurang dari dua hektar.
Antara lain bagaimana agar hasil petani terjual dengan harga tinggi, serta mengupayakan agar Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) menyalurkan CSR untuk membantu melalui asuransi maupun program pemberdayaan lainnya.
“Petani miskin dengan 14 item indikator kemiskinan kita suntik satu per satu sesuai data by name by addres," ujarnya.
